Jakarta, MISTAR.ID
Salah satu kementerian atau lembaga harus membuat data terintegrasi masyarakat yang tak lain menjadi penerima bansos. Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurutnya, tanpa data yang terintegrasi permasalahan penyaluran bansos tak akan pernah selesai.
Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa menjadi pembuat data terintegrasi tersebut.
“Tanpa data integrator yang namanya permasalahan bantuan, baik tunai maupun non tunai tidak akan pernah beres,” kata Agus dalam sebuah diskusi daring, Jumat (15/5/20).
Agus mengatakan, penyaluran bansos oleh pemerintah kepada warga terdampak pandemi Covid-19 menggunakan data yang terakhir diverifikasi pada 2015. Padahal, dalam penyaluran bansos ini dibutuhkan data yang paling terbaru.
“Saya berkomunikasi dengan pak RW saya. Dan ternyata dasarnya data 2015, di Jakarta Selatan saja itu begini. Bagaimana bisa dibayangkan di daerah pengolahan datanya,” sebutnya.
Masalah data terpadu ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun, sampai sekarang masalah tersebut belum dibenahi meskipun telah ada dasar hukumnya.
“Sampai sekarang enggak tahu nasibnya gimana. Saya selalu tanya kemarin ke Pak Mensos, ini data integrator-nya siapa,” katanya.
Sementarau, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, dalam pemberian bansos bagi warga terdampak Covid-19, pihaknya tidak hanya berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, bansos tersebut juga diberikan kepada warga yang masuk dalam kategori ‘miskin baru’ dan tak masuk dalam DTKS milik pemerintah. “Kami sudah konsultasi dengan KPK, memberikan ruang untuk Non-DTKS, agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan,” sebutnya.
Harry mengatakan, carut-marut data warga miskin saat penyaluran bansos kali ini bisa menjadi langkah awal menyusun data warga miskin, baik yang lama maupun ‘miskin baru’ akibat pandemi virus corona.
“Itu di-listing daftar nama baik miskin lama atau baru. Termasuk yang daftar ke Prakerja karena kehilangan pekerjaan itu bisa saja miskin baru. Itu yang sebenarnya ke depan bisa disensus ulang pascaCovid-19,” terangnya.
Penyaluran bansos untuk masyarakat terdampa virus corona sempat menimbulkan polemik, khususnya di DKI Jakarta. Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju kompak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran masalah bansos.
Sumber: CNNIndonesia
Editor: Andy Hutagalung
