Jakarta | MISTAR.ID – Pengamat dari Public Policy Center (Pupolicy Center) Edi Hasibuan mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan perhatian serius pada dana otonomi khusus (otsus) Papua meski baru beberapa hari dilantik.
“Tito Karnavian begitu dilantik jadi Mendagri terus bekerja cepat. Dia ingin memastikan apakah kucuran dana otonomi khusus di Papua Rp8,36 triliun tahun 2019 sudah tepat sasaran dan manfaatnya sudah dirasakan masyarakat,” kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/20/29) malam.
Edi menilai dana otonomi khusus menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah terhadap Papua begitu besar sehingga Tito perlu memberikan pengawasan khusus atas dana itu.
Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, dengan pengawasan yang baik diharapkan penggunaan dana otonomi khusus Papua semakin baik dan menyejahterakan masyarakat.
Menurut dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Bhayangkara Jakarta ini, dalam penyelesaian Papua dibutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya Kementerian Dalam Negeri.
Jika selama ini fokus pada pendekatan keamanan, sekarang diubah dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan masyarakat, katanya.
“Kami menilai kebijakan ini akan lebih diterima masyarakat karena mendapatkan langsung manfaatnya. Kami melihat, ini pemikiran yang hebat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Edi mengapresiasi sikap Tito yang akan memproses kepala daerah bila ada yang terbukti melakukan penyimpangan.
Menurut doktor hukum ini, kehadiran Mendagri ke Papua dan daerah lainnya untuk memastikan apakah program program yang sudah dilaksanakan pemerintah sudah tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat setempat.
Apalagi, kata Edi, Presiden Joko Widodo berkeinginan agar semua program bantuan untuk rakyat dipastikan tidak hanya terkirim (sent) saja tapi apakah sudah ‘delivery’ (dirasakan) oleh masyarakat setempat.
Saat melawat ke Timika, Papua, Kamis (25/10), Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan mengecek dan mengevaluasi dana otonomi khusus di Papua.
agar tercipta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai kepada publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina,” kata Tito.
Sumber: Antara
Editor: Luhut Simanjuntak
