Jakarta, MISTAR.ID
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait meminta Mendikbud untuk memperhatikan pendidikan di daerahnya. Pasalnya, untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ), banyak keterbatasan mulai dari listrik dan internet serta gawai.
Menurutnya, Mendikbud Nadiem Makarim harus mendengar langsung keluhan dan kendala di daerah ini. Tidak melalui anak buahnya di Kemendikbud.
“Saya usul Mendikbud satu waktu buka ruang untuk kami, seluruh Disdik untuk komunikasi langsung. Jangan kasih ke Dirjen, sehingga infonya kita tidak tau sampai atau tidak,” ujar Christian melalui konferensi video pada acara diskusi daring, Senin (20/7/20).
“Memang susah ini birokrasi, karena itu kita stres dengan kondisi ini. Sudah refocussing dana pendidikannya tidak ada, terus kita harus berjuang menyelamatkan anak-anak 600 ribu orang dengan 18 guru di Papua,” tambahnya
Baca juga:Â 6 WN Papua Nugini Terombang Ambing di Tengah Laut Selama 7 Hari
Christian menjelaskan bahwa pembelajaran di Papua dilakukan dengan dua metode, yakni via internet atau daring dan luar jaringan (luring) atau tatap muka. Namun pembelajaran daring hanya bisa dilakukan 46 persen siswa di Papua.
Christian sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perkembangan terbaru juga sudah disampaikan langsung ke kantor Kemendikbud di Senayan, Jakarta.
“Kebetulan saya di Jakarta, saya berikan ke Kemendikbud langsung data sinyal yang mereka minta. Langsung data titik koordinatnya agar mudah dipantau. Tapi memang (jaringan) masih terus menjadi masalah,” ungkapnya.
Di samping kendala jaringan, keterbatasan kemampuan guru dan siswa mengoperasikan gawai juga jadi masalah. Tetapi ketika ada siswa atau guru yang bisa, kadang gawai yang akan digunakan tidak ada.
Baca juga:Â Kembali Covid di Lingkungan TNI, 36 Prajurit yang BKO di Papua Barat Positif
Dalam hal ini, Hetifah mendesak Kemendikbud segera memetakan data kebutuhan PJJ di lapangan. Ini termasuk sekolah yang kesulitan jaringan, fasilitas teknologi sampai akses listrik.
“Udah ada survei, tapi online. Ya hanya yang punya jaringan internet yang terdeteksi. Gimana yang di pelosok? Jadi validitas surveinya dipertanyakan,” lanjutnya.
Ia menilai Kemendikbud belum berupaya maksimal dalam penerapan kebijakan di tengah pandemi. Terlebih karena tidak melakukan relokasi anggaran berdasarkan pembentukan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020.(cnn/hm07)
