Jakarta | MISTAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pelantikannya bicara soal perampingan pejabat eselon pada kementerian/lembaga (K/L). Ia menginginkan jabatan eselon hanya ada dua tingkatan saja.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tahun depan tidak akan ada lagi jabatan eselon III dan IV di K/L.
“Yang empat mau dipangkas dua dan digantikan jabatan fungsional, intinya untuk menghargai keahlian,” ucap Tjahjo di kantornya, Rabu (30/10/19).
Tjahjo berjanji perampingan birokrasi ini dapat dilakukan dalam waktu hanya setahun. Dia akan memulainya di kementerian yang dia pimpin.
“Target saya eselonisasi itu paling lama setahun selesai. Saya mulai dari KemenPAN-RB, yang bulan ini eselon III dan IV dipangkas,” ungkap Tjahjo.
Tjahjo tak segan untuk mundur jika targetnya tidak tercapai dalam setahun. “Janji saya nggak sampai setahun berati saya gagal, saya mundur,” ucapnya.
Sebagai informasi, eselon III dalam fungsi pemerintah pusat biasanya menjabat Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat. Lalu, eselon IV seperti, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi.
Paling Berkuasa
Sebenarnya apa alasan Tjahjo merealisasikan permintaan Jokowi tersebut?Tjahjo mengungkapkan, pemangkasan eselon ini semata-mata demi meningkatkan investasi.
“Pemangkasan ini untuk meningkatkan invetsasi. Pemangkasan eselon III-IV sudah masuk sejak 2015. Persoalan mendasar demokrasi, struktur yang sangat hirakris, sehingga pelayanan sangat lambat,” kata Tjahjo.
“Pengalaman saya eselon I dan II tidak berkuasa, eselon III-lah yang berkuasa. Eselon III yang ngutak-ngatik,” imbuh Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, arahan Jokowi adalah untuk membangun tata kelola yang baik dari pemerintah pusat sampai daerah. Agar semakin efisien sehingga mempercepat reformasi birokrasi.
Kebanyakan Ngurus Admin
Sementara itu, jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, sayangnya kebanyakan cuma ngurus administrasi.Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan total 4,3 juta itu merupakan PNS di pusat dan daerah.
“Pusat 22,6% dam 77,4% di daerah. Nah jumlah laki-laki 48,71% dan perempuan 51,29%,” kata Setiawan di kantornya, Rabu (30/11/19).
Setiawan mengatakan, jumlah PNS yang mengisi jabatan struktural hanya mencapai 11%. Atau sebesar 460.067 orang. “Jabatan teknis seperti dokter, pertanian, itu mencapai 15%,” terang Setiawan.
Jabatan guru dalam struktur PNS cukup banyak di mana mencapai 35% atau 1,5 juta. “Namun ada lagi yang lebih banyak yakni pelaksana administrasi yang mencapai 39% atau 1,9 juta. Jadi kita masih cukup banyak yang pelaksana administrasi,” paparnya.
“Makanya ke depan ASN harus punya keahlian. Itu kebijakan formasi yang ditetapkan setiap tahun,” terang Setiawan.
BKN Setuju
Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut berkaitan dengan penyederhanaan eselonisasi. Meski begitu pihaknya setuju dengan wacana tersebut.
“Begini, kami di BKN kan belum mendapat arahan lebih lanjut, belum ada petunjuk lebih lanjut,” kata Ridwan kepada wartawan di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Jalan Magelang Km 7,5 Sleman, Senin (21/10/19).
“Tetapi yang jelas BKN sebagai pembina manajemen kepegawaian di Indonesia secara nasional itu sangat setuju jika ada usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi,” sambungnya.
Berdasarkan catatan BKN pada Juni 2019 pejabat di eselon tingkat 1 sampai 5 berjumlah sekitar 460.067 orang. Dari jumlah itu pejabat eselon 1 ada 575 orang dan pejabat eselon 2 sebanyak 19.463 orang.
“Sehingga kalau misalnya secara drastis eselon 3, 4 dan 5 yang ada dikurangi, maka kita akan berhadapan dengan manajemen PNS sejumlah 430.000 (sampai 440.000) orang,” ungkapnya.
Terkait penyederhanaan eselonisasi ini, kata Ridwan, diyakini tidak akan menjadi problem di kemudian hari. Sebab beberapa Kementerian dan lembaga sudah membuktikan bisa memangkas eselonisasi.
“Saya beri contoh adalah BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan,” paparnya.
Saat ditanya pejabat eselon 3-5 yang dihilangkan akan ditempatkan di mana, lagi-lagi Ridwan belum bisa menjawab. Alasannya ia belum mendapatkan arahan dari pimpinan BKN.
“Saya belum tahu, saya belum dapat arahan. Baru saja kemarin Pak Jokowi bicara seperti itu (penyederhanaan eselonisasi) kan. Jangan khawatir, kami juga di internal sedang (mencari skema),” pungkas dia.
Sumber: Antara/Detik.com
Editor: Luhut Simanjuntak
