Medan, MISTAR.ID
Akurasi data menjadi kunci penanganan pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk memperbaiki data penanganan kasus Covid-19 di daerah. Penyebabnya, seringkali data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda) tidak sinkron dengan data di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahannya pada evaluasi PPKM di Sumut, di rumah dinas gubernur Sumut, Kamis (9/9/21). Hadir dalam pertemuan ini Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah serta unsur Forkopimda.
Airlangga mengatakan, khusus Sumut kasus aktif relatif masih tinggi. Tertinggi di Pulau Sumatera dengan 15.685 kasus. Namun diakuinya, angka ini sudah turun 37%. Pemerintah pusat menurut Airlangga, mengapresiasi Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut atas keberhasilan penurunan kasus Covid-19.
Baca Juga:PPKM Level 4 di Medan Diperpanjang, Bobby Ajak Masyarakat Ikuti Aturan Pemerintah
“Namun harus jadi catatan, masih ada kasus yang lebih dari 21 hari yang tentunya perlu dicleansing datanya apakah sembuh apa meninggal sehingga itu yang membuat Sumut berada di posisi kedua. Memang bapak presiden meminta angka yang menggantung ini diselesaikan, sehingga penanganannya lebih tajam dan baik,” kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan.
Hal lain yang jadi catatan untuk Sumut adalah angka vaksinasi yang masih di bawah nasional. Angka vaksinasi di Sumut secara keseluruhan baru 23 persen. Di bawah rata-rata nasional yang sudah menyentuh 32 persen.
“Jadi kalau ini dikasih kendor ini bisa meledak lagi. Yang membuat Sumut kasus turun, jujur dikatakan PPKM. Karena vaksin baru 23 persen. Nasional 32 persen. Sesuai arahan Bapak Presiden Luar Jawa akan terus kita dorong (vaksinasi),” jelasnya.
Airlangga menjamin, ketersediaan vaksin akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan. “Kami dari pemerintah akan terus dorong wilayah-wilayah yang diprioritaskan akan mendapat prioritas vaksin. Jadi dengan demikian vaksin itu dikaitkan dengan situasi di lapangan,” tandasnya.
Baca Juga:Mengulik PPKM Level 4 di Kota Medan dan Pematangsiantar: Kerja…Kerja…Kerja!
Menyikapi pernyataan Presiden Jokowi, upaya apa yang dilakukan Pemko Siantar untuk mendapatkan data akurat perkembangan Covid-19 di daerah ini? Menurut Plh.Lurah Kelurahan Kebun Sayur, Renol Hutagalung, penanganan maksimal dilakukan di tingkatan terkecil oleh Satgas atau Posko Kelurahan. Satgas atau posko di tingkatan terkecil ini menjadi unsur penting sebagai garda terdepan.
“Sebelumnya, kelurahan ini pernah masuk zona kuning. Kami langsung bergerak cepat bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta petugas Puskesmas melakukan tracing tes untuk untuk memutus penyebaran Covid-19 di Kelurahan kebun Sayur,” Renol Hutagalung.
Dia menjelaskan, status zona tersebut bisa saja berubah setiap saat. Sebab, orang yang sakit terpapar virus Covid-19 tidak bisa diperkirakan kapan terjadi. Itu makanya, pihaknya yakni para relawan tiap RT/RW setiap hari memantau warganya masing-masing.
Baca Juga:Mengulik Penanganan Covid-19 di Kota Medan dan Pematangsiantar
“Setiap hari kami dapat informasi dari group Satgas Covid-19 yang menginformasikan data warga yang terpapar Covid-19. Jadi tiap kelurahan melihat data tersebut. Apabila data tersebut adalah warga kelurahan kami, maka kami akan langsung turun kelapangan seluruh satgas posko Kelurahan. Tujuan data tersebut, agar kami bisa mengantisipasi dengan cepat virus tersebut tidak sampai menyebar pada warga lainnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, operator satgas kelurahan akan selalu menginput data warga yang sedang sakit ataupun dalam perawatan di kelurahan tersebut yang diakibatkan virus Covid-19.
Tak jauh berbeda dengan Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur yang saat ini berada di zona kuning. Sebelumnya, Kelurahan ini pernah menduduki zona merah (up date Covid-19 per Juli 2021). Pengendalian Covid-19 terus digencarkan agar kelurahan tersebut berada di zona nyaman.
“Sekarang kami ada di zona kuning. Memang kemarin pernah di zona merah, saat itu peningkatan aktivitas masyarakat sedang tinggi. Hampir seluruh wilayah kecamatan,”ujar Lurah Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Sunardi pada Mistar, Kamis (9/9/21).
Baca Juga:Mengulik PPKM Level 4 Kota Medan dan Pematangsiantar: APBD Efektif & Transparan
“Segala upaya terus kita lakukan agar daerah kelurahan kami bisa turun hingga level hijau. Bahkan, beberapa hari yang lalu saat PPKM level empat, kami melakukan swab tes ke lapangan langsung dibantu Puskesmas. Kami melakukan jemput bola langsung ke tengah masyarakat, terutama yang berada di warung kopi atau tuak,” imbuhnya.
Selain memanfaatkan tenaga relawan Pemko Siantar juga menganggarkan dana untuk isolasi terpusat (isoter). Menurut Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar, Hamam Sholeh, Rabu (8/9/21), anggaran untuk isoter selama 3 bulan ke depan sudah diajukan sekitar Rp2,8 miliar.
“Yang pasti, (tempat isoter) itu disewa. Ada sewa gedung, sewa mobil 3 unit untuk antar jemput yang isoter dan pengadaan mobil ambulans khusus untuk isoter, kemudian untuk pengelolaannya itu kemarin diajukan, kalau tidak salah, itu sekitar Rp2,8 miliar. Itu untuk anggaran isoter selama 3 bulan ke depan,” tuturnya merinci.
Soal taksasi besaran dana yang dianggarkan untuk tiap pasien, Sholeh menyatakan tidak ada sistem perhitungan untuk tiap pasien. “Itu gak ada hitungan seperti itu, yang ada itu terkait dengan Nakes dan BPJS. Kalau kita hitung yang seperti itu, nanti malah kebutuhannya lebih gak terpakai,” ujarnya.
Baca Juga:Mengulik PPKM Level 4 Kota Medan dan Pematangsiantar: Kekacauan & Simpang-Siur Data
Sebelumnya, Pemerintah Kota Pematangsiantar disebut-sebut telah mengumpulkan Rp53 miliar dari refocussing anggaran belanja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021. Jumlah ini disepakati usai Siantar wajib melaksanakan Pemberlakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV.
Hamam Sholeh yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Pematangsiantar mengatakan, dengan adanya refocussing ini beberapa kegiatan belanja OPD ditiadakan. “Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Pegawai untuk bulan 13 dan bulan 14 nggak dibayarkan. Refocussing juga pada belanja pegawai seperti lembur, SPPD, proyek-proyek kegiatan yang tidak bisa lagi dilaksanakan contoh seperti sosialisasi OPD,” kata Sholeh, Sabtu (28/8/21) pagi lalu kepada salah satu media lokal.
Dengan dana sebanyak Rp53 miliar, kata Sholeh, Pemerintah Kota Pematangsiantar akan menggunakannya untuk menangani Covid-19 dalam bidang medis maupun pemulihan ekonomi masyarakat berdampak.
Pemko akan mengguyurkan beberapa Jaringan Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat yang terpaksa dirugikan karena pelaksanaan PPKM Level IV di Siantar. “Total dana yang dikumpulkan dari refocussing Rp53 miliar. Ini dipergunakan untuk penanganan Covid-19, pemberian jaring pengaman sosial seperti sembako dan uang cash kepada warga yang terdaftar di DTKS, namun belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, atau terdaftar sebagai PKH tapi rekeningnya 0,” kata Sholeh.
“Kemudian bantuan kepada pekerja pekerja yang ditutup karena PPKM Level IV dan kemudian pemulihan ekonomi seperti memberikan insentif untuk relawan tenaga kesehatan,” tutupnya. (iskandar/yetty/fery/hm01/hm12)
