Jakarta, MISTAR.ID
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengungkapkan keputusan untuk menaikkan harga BBM akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
“Kenaikan harga BBM itu bisa tetap menimbulkan sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi dan itu berarti kalau kita kaitkan dengan data, sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi berpeluang untuk menurunkan tingkat approval rating terhadap pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi,” kata Djayadi dalam rilis hasil survei secara daring, Minggu (4/9/22).
Ia mengatakan secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi masih cukup tinggi mencapai 72,3 persen. Sebesar 25,9 persen merasa kurang puas dengan kinerja Jokowi. Namun, survei itu dilakukan jauh sebelum Jokowi menetapkan harga BBM naik.
Baca juga:Media Asing ikut Soroti Kenaikan BBM di Indonesia
Dalam survei itu juga disebutkan 58,7 persen masyarakat menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Djayadi menilai kenaikan harga BBM bukan kebijakan yang populer di tengah masyarakat.
Kendati demikian, ia mengatakan pihaknya perlu melakukan riset lebih lanjut apakah kenaikan harga BBM bakal memiliki efek negatif terhadap kepuasan kinerja Jokowi.
“Nanti kita lihat apakah keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, terutama pertalite dan solar nanti punya efek negatif terhadap kepuasan terhadap kinerja presiden. Itu baru bisa kita lihat beberapa waktu ke depan,” ujarnya.
Di sisi lain, Djayadi menilai bahwa mitigasi pemerintah sebelum menaikkan harga BBM bisa ikut mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi.
Mitigasi tersebut yaitu pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sebelum menaikkan harga BBM.
“Pemerintah tampaknya menyiapkan bantalan dulu supaya masyarakat tidak terjun, terhempas terlalu keras akibat kenaikan harga BBM. Kan kalau kata ahli ekonomi, naik harga BBM itu bisa diikuti harga pangan,” ujar Djayadi.
“Sementara salah satu masalah mendesak yang dihadapi masyarakat di data tadi adalah harga-harga barang kebutuhan pokok. Jadi kalau harga BBM naik, pertalite, solar, lalu harga-harga kebutuhan pokok meningkat itu berarti kan daya beli masyarakat turun,” imbuhnya.
Ia mengatakan ada faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat tersebut yaitu soal distribusi BLT tersebut.
Sebab, dari hasil survei LSI menunjukkan bahwa 20,1 persen masyarakat yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah dipicu oleh tidak meratanya distribusi bantuan.
Baca juga:20 Duta Besar Indonesia untuk Negara Sahabat Dilantik Jokowi
“Bahwa selain soal ekonomi, mereka juga harus selesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Kalau skema bantuan ekonomi itu atau bantalan itu berjalan dengan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas politik yang baik dan ditopang juga dengan sejumlah prestasi di bidang hukum misalnya maka approval rating itu bisa mengalami trade off,” jelas Djayadi.
“Di satu sisi ada turun, sisi lain ada naik, sehingga kalaupun dia mengalami penurunan approval rating, penurunannya tidak terlalu tajam. Itu yang bisa perkirakan ke depan,” lanjutnya.
Survei LSI ini dilakukan pada 13-21 Agustus terhadap 1.220 responden representatif yang mewakili populasi pemilih secara nasional. Responden survei ini adalah mereka yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah.
Metodologi survei yakni multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tinkat kepercayaan sebesar 95 persen. (cnn/hm06)
