Jakarta | MISTAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, hingga saat ini ada sebanyak 77 aduan Aparatur Sipil Negara ( ASN) terkait radikalisme yang masuk melalui portal aduanasn.id.
Menurut Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, 77 aduan tersebut mencakup 29 terkait intoleransi, 17 aduan terkait anti-NKRI, 11 aduan radikalisme, 3 aduan anti-Pancasila dan 17 aduan lainnya. Namun, menurut Ferdinandus, dari seluruh aduan tersebut hanya ada 11 aduan yang benar-benar diterima karena menyertakan bukti berupa tautan posting di media sosial ASN bersangkutan.
Sementara, beberapa aduan lainnya bersifat uji coba dari sejumlah pihak dan puluhan aduan lain dianggap tidak relevan. Sebuah aduan akan dianggap tidak relevan jika tidak menyertakan bukti berupa tautan posting serta informasi rinci seperti dari mana ASN tersebut berasal.
“Aduan yang lengkap dengan bukti cuma ada 11. Sisanya tidak lengkap, jadi bisa dikatakan tidak relevan,” kata pria yang akrab disapa Nando itu.
Ia melanjutkan, laporan yang masuk nantinya akan diverifikasi oleh tim dari 12 kementerian dan lembaga yang tergabung. Jika kemudian terbukti, ASN yang bersangkutan akan diberi teguran.
“Sanksi paling ringan teguran. Paling berat bisa pencopotan hingga pemberhentian,” ungkapnya.
Sebelumnya, sebanyak 12 kementerian dan lembaga negara bekerjasama meluncurkan platform portal aduan radikalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Portal itu bernama www.aduanasn.id. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, portal aduan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memastikan ideologi negara dan konstitusi tetap menjadi pedoman ASN.
Kementerian dan lembaga negara yang ikut dalam kerjasama tersebut, yakni KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkumham, BKN, BNPT, BIN, BPIP dan KPK.
Rekam Jejak Calon ASN
Terpisah, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi mengatakan bahwa pemerintah perlu menelusuri rekam jejak calon aparatur sipil negara (ASN) khususnya bagi mereka yang akan menempati posisi strategis.
“Rekam jejak ditujukan untuk calon ASN yang akan menempati pos-pos strategis. Bukan sekedar tenaga administratif,” katanya di Purwokerto, Selasa (26/11).
Selain itu, kata dia, rekam jejak juga diperlukan guna mengantisipasi kemungkinan adanya calon ASN yang terpapar radikalisme. “Tujuannya untuk mencegah sejak dini calon-calon ASN yang memiliki kemungkinan terimbas radikalisme,” katanya.
Selain itu, dia juga berharap proses rekrutmen CPNS berjalan baik, sukses dan tetap menjaga transparansi. “Transparansi bisa dilakukan misalkan dengan mempublikasikan proses rekrutmen secara daring agar publik dapat mengawasi jalannya proses rekrutmen. Kemudian pemerintah bisa terbuka terhadap pertanyaan publik terkait proses rekrutmen,” katanya.
Sebelumnya dia juga mengatakan, rekrutmen CPNS diharapkan prioritaskan tenaga fungsional guna mengatasi berbagai persoalan di berbagai sektor. “Perlu memprioritaskan tenaga fungsional seperti analis, perencana, medis, peneliti, pendidik agar kompetensi para calon dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, energi, ekonomi dan sebagainya,” katanya.
Dia juga mengharapkan rekrutmen CPNS dapat menjaring putra-putri terbaik bangsa. “Rekruitmen juga diharapkan jangan hanya berorientasi pada penjaringan CPNS yang kompeten, tetapi juga memiliki bakat kepemimpinan,” katanya.
Pasalnya, kata dia, agar birokrasi dapat terus berkembang dibutuhkan tidak hanya aparatur sipil negara yang kompeten namun juga memiliki jiwa kepemimpinan yang mengarahkan kepada perubahan yang lebih baik.
Sumber: Kompas/antara
Editor: Luhut Simanjuntak
