Jakarta, MISTAR.ID
Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pertengahan bulan Juli ini, dinilai sangat mengkhawatirkan karena siswa dan guru bisa tertular virus corona.
Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan. Ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan corona. “Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi datanya harus betul-betul tepat, mana daerah yang hijau, kuning, dan merah,” tuturnya, Sabtu (9/5/20).
Ia menjelaskan, pembukaan sekolah harus disinkronkan dengan data kasus dan penyebaran corona di setiap daerah.
Jangan sampai, sambungnya, ketika siswa dan guru kembali beraktivitas ternyata wilayah tersebut dalam pengawasan.
Menurut Satriwan, ini bisa saja terjadi mengingat pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data yang berbeda-beda. Belum lagi berkaca pada komunikasi tak sinkron antar pemerintah pusat dan pemda belakangan.
“Nah saya khawatir karena koordinasi pemerintah buruk yang korban nanti sekolah, nanti siswa dan guru loh,” ungkapnya. Menurutnya, sekolah bahkan perlu memiliki alat pelindung diri (APD) di tiap Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Ini untuk memastikan petugas UKS terlindungi ketika ada kasus gejala corona pada siswa atau guru.
Ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan Kemdikbud terkait pembukaan sekolah. Misalnya mengatur teknis penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia mengingatkan, tahun ajaran baru tak mungkin terlaksana tanpa adanya PPDB. Dan belajar dari tahun-tahun sebelumnya, sekolah kerap menerima antrian orang tua siswa baru meskipun pendaftaran dilakukan daring.
Kemdikbud juga mesti memperhatikan infrastruktur pendukung penanganan corona di sekolah. Artinya, sebelum sekolah dibuka, perlengkapan seperti sabun cuci, hand sanitizer dan masker harus disiapkan. Sebelumnya, Kemdikbud menyatakan berencana membuka kembali ke sekolah pada pertengahan Juli 2020. Namun ini hanya berlaku untuk sekolah di daerah yang sudah aman corona.
Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid mengatakan, kegiatan sekolah harus mengikuti protokol kesehatan di kawasan institusi pendidikan.
Sumber: CNN Indonesia
Editor: Andy Hutagalung
