Jakarta, MISTAR.ID
Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 itu akan sangat baik apabila halal.
Namun, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengatakan, persoalan kehalalan vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan di Tanah Air tidak akan menjadi hambatan.
Hal ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin ketika menerima Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di rumah dinas, Jakarta, Jumat (2/10/20).
Baca Juga:Mantap! UEA Sediakan 10 Juta Vaksin Covid-19 untuk Indonesia
Akan tetapi, apabila tidak halal pun tidak menjadi masalah karena saat ini berada dalam situasi darurat. “Wapres menjelaskan, vaksin itu kalau halal, ya bagus tidak ada problem. Tetapi kalau tidak halal juga tidak masalah. Karena itu dalam kondisi darurat. Jadi tidak masalah dipakai juga,” ujar Masduki dikutip dari siaran pers, Senin (5/10/20).
Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui tim fatwa dan tim LPPOM untuk ikut kunjungan ke Beijing, China bersama Menko Marives dan Menkes pada November mendatang, untuk mengecek perkembangan vaksin yang akan segera dikirim ke Indonesia.
Tim MUI tersebut akan melaksanakan verifikasi sejak awal untuk melihat kehalalan vaksin Covid-19 tersebut. “Karena kalau halal alhamdulillah, prosesnya begitu saja. Tapi kalau tidak halal pun tidak masalah karena darurat sehingga diperbolehkan. Jadi ini tak akan menghambat apapun. Itulah yang dijelaskan oleh Wapres,” kata dia.
Baca Juga:Rp2,2 Triliun Dipersiapkan Bantu Negara Miskin Dalam Pengiriman Vaksin
Dengan demikian, Masduki berharap supaya jangan sampai ada anggapan bahwa proses kehalalan vaksin akan menghambat kondisi pemulihan pandemi ini.
Sebab dalam kondisi darurat, kehalalan vaksin tersebut tak lagi menjadi masalah. Rencananya, tahap pertama akan datang 3 juta vaksin Covid-19 ke Indonesia. Tahap pertama vaksin itu akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan orang-orang yang selama ini bertugas menangani pandemi Covid-19.(kpc/hm10)
