Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Jokowi kembali menegaskan distribusi soal vaksin covid-19 akan memakai dua pendekatan. Selain pemberian vaksin cuma-cuma kepada kelompok masyarakat tertentu, juga ada vaksin yang harus dibeli oleh masyarakat.
Jokowi menekankan selain isu keamanan dan keefektifan vaksin, yang tak kalah penting adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses vaksin. Ia memastikan proses vaksinasi covid-19 akan berjalan dan dilakukan secara bertahap dan perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat.
“Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana yang mendapat prioritas vaksin lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan. Mengapa mereka dapat prioritas,” kata Jokowi saat ratas di Istana Merdeka, Senin (26/10/20).
Baca Juga:Pemberian Vaksin Covid-19 Bulan November Diundur, Ini Alasannya
“Selain itu juga masalah dengan, karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri, pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat, disiapkan aturan sejak awal dan saya minta harganya bisa terjangkau,” katanya.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir memastikan 93 juta orang akan menerima vaksin Covid-19 dari pemerintah, gratis. Sebanyak 93 juta orang ini merupakan anggota aktif BPJS Kesehatan. Pasalnya, tak semua penduduk bisa mendapatkan fasilitas yang sama.
Baca Juga:Singapura Tunda Penggunaan 2 Vaksin Flu Usai Kasus Kematian di Korea
Sedangkan di luar jumlah tersebut nantinya akan melakukan vaksinasi secara mandiri karena tak sedikit jumlah penduduk yang mampu.
“Kita harap nanti ada 2 macam, ada bantuan pemerintah melalui data BPJS Kesehatan 93 juta orang yang memerlukan dan kita pastikan orang yang memerlukan diberikan program pemerintah. Program Mandiri kita libatkan karena banyak pihak mampu membeli. Kita ga mau beban semuanya jadi program pemerintah,” kata Erick dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/9/20).
Belakangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menekankan prioritas penerima vaksin gratis dari pemerintah adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.(cnbcindonesia.com/hm01)
