26.7 C
Medan
Sunday, October 2, 2022
spot_img

Jokowi Centre Minta Bersihkan Paham Radikalisme dari Polri, TNI dan ASN

Jakarta | Mistar – Tindakan responsif dan cepat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa mencopot Dandim Kendari Kolonel Inf Hendi Supendi Alamsyah, pada Sabtu (12/10/2019), terkait kasus penusukan Wiranto (Menkopolhukam), akibat postingan istrinya yang bernada ujaran kebencian di media sosial, mendapat apresiasi luas dari masyarakat.

“Keputusan Kasad tersebut memberikan rasa aman & kepastian bagi publik bahwa TNI masih tegak lurus menjaga Pancasila, UUD 45 & NKRI. Ini menunjukkan sense of crisis TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI patut kita hormati,” ungkap Ketua Harian Jokowi Centre, Sahat M Lumbanraja, MA di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Presiden Ir Joko Widodo telah menegaskan sikap negara melalui Perpu No 12/ 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembubaran Hizbut Tahir Indonesia(HTI) harusnya menjadi acuan dalam mengambil tindakan lanjutan terkait perang melawan terorisme dan radikalisme.

Keputusan Jenderal Andika selaku KASAD memberikan pesan yang sangat kuat: saatnya melakukan pembersihan dalam tubuh institusi vital negara terutama TNI/ Polri untuk mencegah infiltrasi lebih dalam, untuk membatasi ruang gerak penyebaran ideologi, jaringan terorisme dan radikalisme ke dalam institusi strategis. Gerakan paham ideologi terorisme & radikalisme yang membajak agama tersebut ibarat kanker ganas, jika tidak segera dioperasi/ amputasi maka kanker tersebut menghancurkan NKRI dari dalam.

“Jika terlambat Indonesia bisa mengalami gejolak politik, bahkan perang saudara yang berkepanjangan seperti di Timur tengah.” ujar Sahat menambahkan.

Peringatan dini beberapa bulan lalu, yang dirilis Menhankam Jend (Purn) Ryamizard Ryacudu bahwa 3% anggota TNI/ POLRI terpapar paham radikalisme/ terorisme harusnya mendapat perhatian serius semua pihak. “Indonesia harus belajar dari negara lain. Tahun 1981, Presiden Mesir Anwar Sadar ditembak oleh seorang tentara yang dibina oleh Ikhwanul Muslimin(IM). Oleh sebab itu, kami mengingatkan agar pengamanan Presiden/ Wapres harus menjelang pelantikan harus diperketat. SOP pengamanan pejabat negara harus dievaluasi agar peristiwa yang dialami Wiranto tidak terulang.” demikian Sahat mengingatkan.

Pimpinan partai politik juga harus mengidentifikasi kader-kadernya dari pengaruh/ infiltrasi ideologi terorisme dan radikalisme. “Bayangkan jika seorang oknum anggota DPR RI dengan enteng mengeluarkan statement politik tidak berdasarkan data yang akurat, menyatakan bahwa penusukan Menkopolhukam Wiranto adalah settingan, ini sangat ironis. Oknum anggota DPR RI tersebut harusnya segera dipecat oleh partainya dan diproses sesuai hukum yang berlaku,“ tegas Ketua Harian Jokowi Centre dengan nada yang prihatin.

Sumber : Edrin

Editor : Edrin

Related Articles

bon dan benn

TRENDING NOW

Kadishub ke Wartawan di Sidang Paripurna HUT ke-75 Dairi: Apa Foto-foto,...

Dairi, MISTAR.ID Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi Parulian Sihombing berlagak seperti preman dan terkesan arogan kepada wartawan mistar.id bernama Julius Manurung. Seperti yang terjadi saat...

Gempa Bumi Susulan Kembali Terjadi di Taput, BMKG Catat Ada 95...

Pematang Siantar, MISTAR.ID Gempa bumi mengguncang wilayah Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, pada Sabtu (1/10/22) dini hari sekitar pukul 02.28 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan...

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: