9.4 C
New York
Friday, March 29, 2024

Jakarta Mulai Rasakan Krisis Ekonomi, Ini Pernyataan Anies

Jakarta, MISTAR.ID
Meski di DKI Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda kasus konfirmasi positif mulai melandai, namun permasalahan belumlah selesai. Pembatasan sosial yang dilakukan selama ini berdampak pada terhentinya kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan juga kegiatan perekonomian.

Kegiatan pasar, perdagangan, dan perindustrian menjadi terganggu. Kegiatan perekonomian informal banyak yang terhenti dan Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung.

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat video pesan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemarin.

Dalam pesan itu, Anies mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian ibu kota. “Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi dan Jakarta adalah episentrum pertama dan di awal-awal, mayoritas kasus (positif) adalah di Jakarta,” ujarnya dalam akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Anies menjelaskan pendapatan pajak dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45 persen. Anggaran belanja turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, tinggal 53 persen.

“Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun,” kata Anies.

Baca Juga:Anies Larang Orang Keluar-Masuk Kota Jakarta

Konsekuensinya, menurut dia, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Pemprov DKI Jakarta melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan.

Anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19.

“Tapi semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan,” ujar Anies.

Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp 4,3 triliun, di mana Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25% berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama.

Menurut eks menteri pendidikan dan kebudayaan itu, dalam pembahasan sempat ada usulan agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50 persen. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD.

“Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi,” kata Anies.

Baca Juga:Mau Balik ke Jakarta, Pastikan Anda Kantongi SIKM

Pilihannya dalam pembahasan adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Sehingga diputuskan untuk rakyat prasejahtera di DKI Jakarta.

Anies menyebut tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya.

“Tugas kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini,” ujar Anies.(cnbcindonesia/hm10)

Related Articles

Latest Articles