Jakarta, MISTAR.ID
Kemelut di tubuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya yang berada di Jakarta bakal timbul. Pasalnya, meski pemerintah masih berencana untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, namun sejumlah persiapan sudah dilakukan, termasuk dari sisi jumlah PNS/ASN yang akan dipindahkan.
Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah mengantongi daftar PNS yang akan dipindah dari DKI Jakarta ke Kaltim. Lantas bagaimana jika ada PNS/ASN yang tidak mau dipindah?
“Gak mau (pindah) silahkan keluar. Kita ingin kayak TNI, Polri sesuai penugasan. Kalau tidak mau, silahkan keluar,” ujar Tjahjo, Senin (8/3/21). Pasalnya, kata dia, Kementerian PAN & RB saat ini sudah mempersiapkan data-data ada berapa PNS yang saat ini bekerja di kementerian/lembaga di pemerintah pusat atau Jakarta untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur.
Baca Juga:Pensiunan PNS Bakal Bahagia di Masa Tua, Ini Alasannya
Dari pendataannya tersebut, Tjahjo merinci ada 3% PNS/ASN yang tidak bisa dipindahkan ke Kaltim karena tingkat pendidikannya yang hanya lulusan SMP-SMA. Kemudian ada sekira 20% PNS yang akan pensiun pada 2023-2024.
Oleh karena itu, untuk mengisi tugas PNS/ASN di Kalimantan Timur, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS, dengan spesifikasi harus menguasai Teknologi Informasi atau Information Technology (IT).
Baca Juga:Ini Jadwal Pencairan Gaji ke-13 PNS
Kemudian, apabila PNS/ASN yang sudah ditetapkan pindah, namun tidak mengundurkan diri, kata Tjahjo juga ada konsekuensi yang akan dihadapi. PNS yang tidak mau dipindahkan dan tidak mengundurkan diri, bisa saja tetap menjadi PNS namun hanya mendapatkan gaji pokok dengan upah minimal, tanpa ada tunjangan kinerja.
“Ya tidak ada jabatan. Staf saja, tapi kan staf juga kan terbebani. Gajinya minimal gaji pokok. Sekarang enak karena gaji pokok kecil, tapi kan ada tunjangan,” tutur Tjahjo.(cnbc/hm10)
