Jakarta, MISTAR.ID
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir memberi alasan perihal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk TNI/Polri sebagai koordinator imunisasi massal Covid-19. Hal itu dipaparkan Erick saat berbicara dalam Nusantara Fashion Festival 2020 yang digelar secara virtual, Minggu (16/8/20).
Menurut dia, imunisasi massal, yang akan dilakukan begitu vaksin Covid-19 lolos uji klinis fase III dan diproduksi, menargetkan ratusan juta orang di Tanah Air. Setiap orang akan disuntik vaksin itu sebanyak dua kali.
“Jadi lebih baik kita sama-sama di dalam satu atap di mana menkes (Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto) dengan tadi tim dokter, perawat, rumah sakit yang jaringannya puskesmas sudah banyak, kenapa juga tidak diperbantukan tim dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) karena nanti ada calon perawat jumlahnya 40 ribu, calon dokter 12 ribu,” kata Erick.
Baca juga: Siap Diproduksi Massal, Vaksin Covid-19 Rusia Ternyata Masih Uji Klinis
“MUI juga kalau bisa kita libatkan juga untuk sosialisasi dari pada vaksin halal. Nah tidak ketinggalan juga tentu PMI (Palang Merah Indonesia) yang memang sudah berpengalaman untuk melakukan selama ini yang tiap hari dilaksanakan tetapi TNI/Polri menjadi koordinatornya. Karena ini yang kita harapkan adanya percepatan support dan sinkronisasi dari semua pihak,” lanjutnya.
Baca juga: Haruskah Melakukan Vaksinasi Flu Awal Tahun Nanti?
Sebelumnya, Erick bicara soal pelibatan TNI/Polri dalam menangani imunisasi massal vaksin Covid-19 saat menemui Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Edy Pramono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/20).
Kunjungan Erick itu dalam rangka menjalin kerja sama dalam program penanganan Covid-19 dan PEN sebagaimana Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 6 (Tahun) 2020.
Dalam kesempatan itu, Erick menyinggung perihal imunisasi massal vaksin Covid-19. Seperti diketahui, vaksin itu masih menjalani uji klinis fase III di Kota Bandung, Jawa Barat.
“… Komite ini tidak memegang uang dan programnya, tapi kita memastikan percepatan support dan sinkronisasi. Program-program harus tetap di bawah kementerian kecuali presiden yang sudah putuskan untuk imunisasi massal ada di bawah TNI/Polri,” ujar Erick. (cnbc/hm06)
