Jakarta, MISTAR.ID
Rencana pemindahan ibu kota baru di tengah pandemi corona, membuat sebagian pihak melontarkan kritikan kepada pemerintah, terutama kepada Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut yang sempat diserang Said Didu soal rencana pemindahan ibu kota ini pun akhirnya buka suara.
Dia mengaku, saat ini belum ada perkembangan mengenai proyek ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Mengenai ibu kota, kita belum mikir itu mau terus atau enggak terus, boro-boro mikir itu. Sekarang kita fokus kepada ini (penanganan Covid-19),” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/4/20).
Sejauh ini, kata dia, pemerintah belum mengambil langkah apapun mengenai proyek ini. Dia menyebut, dalam sebulan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus betul-betul terkait masalah Covid-19 ini.
Ia berharap tidak ada pihak-pihak yang memelintir sebuah informasi. Dia menegaskan, kelanjutan proyek IKN belum jadi fokus pemerintah untuk saat ini.
“Waktu itu saya ditanya pernah soal ibu kota, terus saya jawab dibilang wah Menko Marves (maritim dan investasi) mikirnya masih ke ibu kota. Enggak begitu, ya memang belum diapa-apakan. Jalan di tempat kan ya sekarang. Mau diputuskan gimana, presiden belum evaluasi. Mungkin setelah ini mau dievaluasi atau gimana kita nggak tahu,” tandasnya.
Kendati demikian, dia tak memungkiri bahwa bagi sebagian calon investor, daya tarik proyek IKN masih begitu seksi. Dia menyebut, komunikasi dengan para calon investor inilah yang terus terjalin.
“Tapi yang saya katakan kepada Anda seperti Abu Dhabi, mereka lihat masih peluang investasi. Jadi dia loh yang mau investasi, bukan duit kita. Jangan dibilang lagi nanti apa, Luhut itu uang, uang, uang lagi.”
“Jadi mereka yang minta, ya kita tanggapi aja. Kita bilang ya lihat dulu, sekarang ini kan kita masih fokus terhadap ini. Tapi strukturnya tetap mereka kerjakan karena itu bukan bicara ibu kota saja tapi juga infrastruktur lain,” kata Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membentuk paket penyusunan master plan pemindahan ibu kota negara (IKN) senilai Rp 85 miliar.
Hal ini terungkap dari Dokumen yang diperoleh CNBC Indonesia, Selasa (14/4/2020) dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas menyiapkan paket dengan kode 6740199 bernama Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara (Master Plan Ibu Kota Negara). Paket ini disiapkan pada 24 Maret 2020.
Sumber:CNBCIndonesia
Editor: Luhut Simanjuntak
