Jakarta, MISTAR.ID
Prilaku anak-anak sangat sulit diatur dan dikontrol agar disiplin, khususnya untuk mematuhi protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19. Menimbang hal itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo meminta pemerintah tidak menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di jenjang PAUD, TK, serta SD.
Menurut Heru Purnomo, potensi penularan Covid-19 terbilang tinggi di kalangan usia anak-anak. Karena prilaku mereka sulit diatur agar disiplin pada protokol kesehatan, sehingga kemungkinan penularan Covid-19 semakin besar.
“FSGI mendorong pemerintah daerah untuk tidak menggelar PTM saat ini di jenjang PAUD, TK, serta SD kelas 1-3 karena rentan penularan, mengingat anak-anak tersebut belum divaksin Covid-19 dan perilakunya sulit dikontrol,” kata Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (26/9/21).
Baca Juga:Â Ribuan Klaster PTM Covid-19 Ditemukan, Siswa SD Paling Banyak Positif
Selain itu, FSGI juga menyinggung perihal PTM pada jenjang PAUD, TK, dan SD tapi tidak membuka PTM pada perguruan tinggi. Padahal, menurut Heru, mahasiswa umumnya sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dan lebih bisa mengikuti protokol kesehatan saat PTM dilangsungkan.
Berbeda dengan anak di jenjang PAUD, TK, dan SD, yang cenderung masih belum bisa disiplin pada protokol kesehatan dan belum mendapatkan vaksin Covid-19.
“FSGI bingung dengan kebijakan pemerintah membuka sekolah PAUD dan SD, tetapi tidak membuka perguruan tinggi, padahal mahasiswa umumnya sudah divaksin dan perilakunya lebih terkontrol,” kata dia.
Baca Juga:Â PTM Terbatas Dibolehkan di Siantar, Ini Syaratnya Sesuai Instruksi Wali Kota
FSGI juga mendorong pemerintah melakukan percepatan dan pemerataan distribusi vaksinasi anak usia 12-17 tahun terutama di luar Jawa-Bali dan daerah pedesaan. Hal itu diperlukan untuk melindungi peserta didik jenjang SMP-SMA yang akan mengikuti PTM.
“FSGI mendorong percepatan dan pemerataan distribusi vaksinasi anak usia 12-17 tahun karena masih rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 di wilayah luar Jawa dan wilayah-wilayah pedesaan,” tutur Heru.
Sebelumnya gaduh kabar 1.296 sekolah menjadi klaster Covid-19 diduga imbas PTM terbatas. Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, menjelaskan klaster tersebut merupakan jumlah akumulasi temuan kasus positif di sekolah selama 18 bulan terakhir.
Meski ditemukan klaster sekolah, Kemendikbudristek tetap bakal melanjutkan kegiatan PTM terbatas. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bakal terus memonitor kegiatan PTM di sekolah dan menutup PTM sementara jika ditemukan kasus positif.(CNN/hm02)
