Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Joko Widodo mengklaim, konsep pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia.
“Bahkan, negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama, untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/20). Ia menyebut, salah satu negara yang tertarik bekerjasama adalah Korea Selatan.
Presiden Jokowi sendiri sudah bertemu langsung dengan menteri asal Negeri Ginseng itu untuk membahas konsep kerja sama.
“Saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green city,” kata Presiden Jokowi. Untuk itu, ia meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan undang-undang yang akan menjadi payung hukum pembangunan ibu kota baru.
Kepala Negara sekaligus meminta proses pembentukan Badan Otorita ibu kota dipercepat. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta menterinya segera menyusun skema pembiayaan. “Sehingga kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang. Dimana mereka (swasta) akan terlibat, di wilayah yang mana,” ujar dia.
Luhut: 30 Perusahaan Besar Minat Investasi
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, sudah ada 30 perusahaan besar yang berminat untuk menanamkan investasi di Ibu Kota Baru RI di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.
“Banyak investor tertarik untuk bangun ibu kota negara ini. Saya baru dikirim list-nya. Ada 30 perusahaan besar yang ingin partisipasi,” kata Luhut dalam Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/20). Luhut menyebut perusahaan tersebut berasal dari dalam dan luar negeri.
Namun, ia tak merinci satu per satu daftar perusahaan tersebut. Ia hanya menyebut bahwa perusahaan yang berminat dengan ibu kota baru RI bergerak di berbagai bidang, mulai dari perusahaan listrik, otomotif, dan pompa air.
Luhut juga membeberkan asal negara beberapa perusahaan itu.
“Dari Saudi, Uni Emirat Arab, Hungaria, Amerika, Jepang, Tiongkok, Australia, banyak,” kata Luhut.
Meski berkerjasama dengan swasta dalam pembangunan ibu kota baru RI, namun Luhut menegaskan bahwa kendali pembangunan kawasan ibu kota tetap ada pada pemerintah. Pemerintah juga tak akan memberikan garansi bagi perusahaan yang ingin terlibat pembangunan ibu kota baru.
Sementara itu, menurut Luhut mengenai badan otorita yang akan dibentuk untuk mengurus pembangunan ibu kota negara baru masih dalam tahap finalisasi oleh Presiden Joko Widodo. Artinya, rencana pembentukan badan ini mundur dari target yang ditetapkan.
Nantinya, ada regulasi dalam bentuk peraturan presiden yang akan memayungi pembentukan badan tersebut. Adapun lingkup tugas badan ini meliputi tiga klaster yaitu pemerintah, perumahan dan perkantoran, serta infrastruktur dan fasilitas publik.
2021 Bangun Bandara internasional
Pemerintah akan membangun bandara baru bertaraf internasional di lokasi ibu kota baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada tiga investor yang berminat untuk membangun bandara tersebut, yaitu Jepang, China, dan Korea Selatan. Untuk desain bandara tersebut akan disayembarakan terlebih dahulu. Rencananya, pembangunan bandara ketiga ini ditargetkan mulai akhir tahun 2021 mendatang.
“Ya kalau dari Jepang Cina Korea biasanya kereta, termasuk bandara. Jadi desain akan disayembarakan dulu, setelah itu bikin project-nya,” katanya di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Budi menambahkan, titik lokasi pembangunan bandara internasional untuk ibu kota baru nanti akan berada di 15 kilometer (Km) dari pusat kota. Adapun skema pembiayaan menggunakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Saat ini di Kalimantan Timur sendiri sudah ada dua bandara, yaitu Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Sams) Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda atau Bandara APT Pranoto. Budi menjelaskan, bila dibangun lagi satu bandara di IKN, maka ketiga bandara ini akan dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero).
Sumber: Kompas
Editor: Rika
