Jakarta, MISTAR.ID
Peluang terjadinya sengketa hasil Pilkada ternyata cukup tinggi. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah usai. Sejumlah daerah bahkan sudah menetapkan hasil. Sedangkan beberapanya masih melakukan rekapitulasi suara.
Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mengungkapkan setidaknya sudah tujuh pasangan calon (paslon) dari enam daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Koordinator Harian Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menyebutkan para paslon itu berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Kaimana, Musi Rawas Utara, Bulukumba, Karo, dan Konawe Kepulauan. Khusus Kabupaten Karo, ada dua paslon yang mengajukan gugatan di MK.
Baca Juga:Ini Temuan Bawaslu Soal Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2020
“Terdapat satu daerah dengan pilkada calon tunggal yang hasil penetapannya di ajukan ke MK oleh pemantau pemilihan. Daerah tersebut adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat (18/12/20).
Ihsan memprediksi jumlah pemohon sengketa hasil Pilkada akan terus meningkat. Sebab, beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, belum menetapkan hasil pilkada. “Berdasarkan hasil pemantauan melalui Web Publikasi Sirekap, setidaknya terdapat 62 daerah yang potensial mengajukan sengketa ke MK. Sebarannya, 3 daerah pemilihan gubernur (pilgub), 9 pemilihan walikota (pilwakot), dan 53 pemilihan bupati (pilbup) karena selisih suara sangat tipis,” tuturnya.
Mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir, KoDe Inisiatif mengingatkan para pihak yang mengajukan gugatan untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal itu untuk mencegah terjadi klaster sengketa hasil pilkada. “Pengajuan sengketa ke MK harus dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang ada untuk meminimalisir konflik atau gesekan di masyarakat. Jika perlu, pengajuan sengketa hasil diajukan secara online,” pungkasnya. (sndn/hm12)
