Medan, MISTAR.ID
Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) minta perlindungan anak dan perempuan di Kota Medan menjadi perhatian bersama bagi Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih periode 2021-2025.
Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembina YPI, Dr.H. Edy Ikhsan, SH. MA, menjelang pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Medan, yang diperkirakan digelar 26 Februari 2021 mendatang.
Dari data yang dilansir Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam rilisnya (28/10/20) menyebutkan, Medan peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak, dari 33 kabupaten/kota di Sumut dan masuk zona merah darurat kekerasan terhadap anak.
Baca Juga:Dinas PP dan PA Sumut Gelar Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Toba
Data dari Januari hingga Juli 2020, itu belum termasuk kasus yang dipicu oleh Covid-19, yang belum terkonfirmasi dengan baik.
”YPI sangat prihatin dengan kasus-kasus kekerasan seksual, eksploitasi, maupun tindakan salah lainnya yang menimpa anak-anak. Ini disebabkan usia anak sangat mudah dibujuk dan dirayu, situasi dimana anak sedang dalam masa pubertas. Anak menjadi sangat rentan karena pengaruh teman-teman sebaya, lingkungan, teman dekatnya, maupun melalui perkenalan di dunia maya,” jelas Edy.
Edy Ikhsan juga berharap, Bobby dapat mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus-kasus anak, serta model-model program yang ramah anak.
“Tentu tetap mempertimbangkan potensi lingkungannya masing-masing. Hal ini sebagai upaya preventif agar kasus-kasus anak bisa ditekan semaksimal mungkin,” kata Edy dalam keterangannya, Rabu (24/2/21).
Baca Juga:Dilaporkan ke Polisi, Anak Penambal Ban Mohon Perlindungan Hukum ke LBH Medan
Menurut Edy, model program yang mendesak dikembangkan seperti puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, madrasah ramah anak, pesantren ramah anak, kelurahan ramah anak, RT/RW ramah anak, masjid ramah anak, gereja ramah anak, dan lainnya
.
“Dengan harapan, tumbuh kembang anak berjalan optimal dan kerentanan munculnya kasus pelanggaran anak bisa dicegah sedini mungkin,” ujarnya.
Edy menekankan, saat ini merupakan era inovasi. Daerah yang miskin gagasan dan inovasi akan tertinggal. Karena itu, inovasi layanan publik ramah anak merupakan keniscayaan.
“Kembangkan layanan-layanan publik yang terkait dengan anak. Selain itu, kembangkan budaya lokal yang positif untuk pengembangan karakter anak. Ini upaya baik agar budaya ramah anak dapat menginspirasi generasi,” tuturnya.(ril/hm01)
