Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik 7 pasangan kepala daerah (KDh) terpilih hasil Pilkada 2020, Senin (26/4/21). Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, turut juga dilakukan penetapan Wali Kota Binjai definitif.
Adapun kepala daerah yang dilantik yakni Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga-Zonny Waldi, Bupati dan Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang-Theopilus Ginting.
Lalu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua-Sowa’a Laoli, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Hilarius Duha-Firman Giawa, Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Era-era Hia, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu-Usman Zega.
Baca Juga:Jelang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Samosir, APH Gelar Patroli Gabungan
Bupati dan Wakil Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom-Martua Sitanggang. Sementara, Plt Wali Kota Binjai Amir Hamzah dilantik sebagai Wali Kota Binjai definitif setelah Wali Kota terpilih Juliadi pada, Selasa (9/4/21) malam, meninggal dunia akibat Covid-19.
Gubernur Edy dalam amanatnya mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga kebugaran tubuh, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.
“Kesehatan itu perlu. Karena tugas Bapak Ibu itu harus turun ke lapangan, mengontrol melihat sawah yang tersumbat airnya, melihat hutan yang ditebang orang, sungai yang bocor. Untuk itu dengan segala hormat, olah raga lah kalian. Ajak Dandim, Kapolres olah raga. Sehingga dengan sempurna melakukan semua itu,” kata Edy.
Selain itu, Edy mengingatkan pentingnya esprit de corps kepada setiap kepala daerah. Harus terjalin kerja sama antara bupati/wali kota dengan gubernur. Menurutnya, hal tersebut penting agar visi-misi pembangunan di daerah sejalan dengan visi-misi provinsi dan pemerintah pusat.
Baca Juga:Wabup Hadiri Pelantikan, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Kabupaten Asahan Periode 2020-2022
“Visi presiden, visi gubernur tak boleh bertentangan. Begitu juga visi bupati/wali kota. Jangan salahkan kalau provinsi tak mengalirkan APBD-nya ke daerah. Uang kita sedikit. Jadi prioritaskan yang utama,” pintanya.
Ia pun menekankan, para kepala daerah yang baru dilantik agar tidak bermain-main dengan anggaran. Edy tak ingin Sumut kembali dibuat malu karena kepala daerahnya tersangkut kasus hukum.
Edy pun mengingatkan kepada istri-istri kepala daerah untuk jangan mencampuri urusan pemerintahan. Bila perlu selalu mempertanyakan asal uang yang dibawa ke rumah.
“Saat ini kita naik ke ranking kedua persoalan dengan hukum. Ada tiga persoalan di Sumut, pertama jangan memperkaya orang lain, kedua jangan memperkaya diri, mengambil suap dan meminta apapun yang bukan hak Anda. Terakhir, jangan rugikan keuangan negara. Jangan bikin malu Sumut lagi,” tegasnya.(iskandar/hm10)
