8.4 C
New York
Friday, March 29, 2024

Sumut Siaga Darurat Korona

Medan, MISTAR.ID

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengumumkan daerah ini masuk dalam level siaga darurat virus korona. Sejumlah langkah dan upaya telah dipersiapkan untuk mencegah penyebaran virus mematikan tersebut.

Gubernur Summatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menyebutkan, saat ini sudah ada dua pasien di RS Adam Malik yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP). Sampai saat ini, dua pasien dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan. “Selain dua orang itu, ada satu lagi yang hari ini dalam perjalanan, masuk dalam pengawasan,” kata Gubsu di Medan, Senin (16/3/20).

Begitupun, Edy mengklaim hingga kini kondisi di Sumut relatif masih aman atau masih pada level siaga. Sama seperti level bencana alam, Sumut patut berupaya agar statusnya tak naik ke level waspada atau awas. “Status Sumatera Utara adalah siaga. Saya berharap, empat belas hari ke depan tidak berubah status ini. Bahkan kita menurunkan status ini,” katanya.

Status siaga darurat korona di Sumut tersebut mulai diberlakukan pada 16 Maret hingga empat belas hari ke depan. Dengan status itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya kini tengah mengupayakan langkah pencegahan dan langkah antisipatif, jika virus ini benar-benar mewabah di Sumut.

Berulang kali Edy mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak panik. Tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan kontak fisik saat bersalaman.

Sejumlah agenda yang menghimpun masyarakat ramai juga dibatalkan. Salah satunya Sumut Fair 2020 yang direncanakan dibuka pada 20 Maret mendatang. Seluruh instansi maupun lembaga-lembaga lain termasuk pihak swasta yang telah merencanakan acara yang menghimpun orang dalam jumlah banyak, diminta untuk ditunda atau dibatalkan.

“Hindari keramaian. Saya tahu itu susah. Saya berharap kegiatan-kegiatan itu ditunda karena kita tidak bisa mengontrol orang yang menyebar virus saat di keramaian,” harapnya.

Pusat-pusat keramaian, termasuk tempat-tempat wisata diimbau untuk tak beraktivitas. Sebab, akan sangat sulit mengontrol orang yang tak dikenal di tempat-tempat ramai seperti itu. “Keramaian-keraiaman ditutup. Termasuk tempat-tempat wisata yang pengunjungnya banyak. Kalau yang datang cuma dua atau tiga orang terus hanya makan mie, tak perlu itu,” jelasnya.

Langkah antisipatif mulai gencar dilakukan. Gugus Tugas Korona juga telah dibentuk. Pembentukan gugus tugas di tingkat provinsi ini sesuai dengan Kepres Nomor 7 tahun 2020 yang terbit pada Jumat pekan lalu. Gugus tugas ini akan bekerja untuk meningkatkan kewaspadaan penyebaran virus korona dan melakukan upaya-upaya mitigasi.

Adapun kasus merebaknya virus ini masuk dalam kategori bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunjuk sebagai pemegang komando. Mereka akan dibantu oleh sejumlah rumah sakit rujukan yang ada di Sumut, termasuk rumah sakit milik Polri dan TNI. Pihak-pihak terkait lainnya juga dilibatkan.

Posko-posko juga telah dibangun di sejumlah titik, terutama di bandara dan pelabuhan, di rumah sakit dan di BPBD sendiri. Posko inilah yang akan mengumpulkan data terkait kondisi terkini penyebaran virus itu di lapangan. Semua data akan dipusatkan di BPBD sebelum diteruskan ke BNPB di tingkat pusat kemudian dilaporkan ke presiden.

Pemprov Sumut dan gugus tugas juga mulai mempertimbangkan keterlibatan rumah sakit swasta dalam menanggulangi penyebaran korona di daerah ini. Sejauh ini, baru rumah sakit pemerintah yang dijadikan rumah sakit rujukan dan menyiapkan ruang isolasi untuk pasien korona atau yang terindikasi suspek korona.

“Ada sebelas ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Adam Malik, akan ditambah. Kita akan mengumpulkan seluruh rumah sakit swasta untuk dilibatkan. Untuk itu kepala-kepala rumah sakit akan dikumpulkan, ditugaskan untuk menyiapkan ruangan di rumah sakit apabila dibutuhkan,” terang Edy.

Adapun dalam upaya penanganan penyebaran virus ini, Pemprov Sumut menggunakan biaya dari pos dana tak terduga. Dalam APBD, pemprov mengalokasikan dana tak terduga untuk kondisi bencana sebesar Rp30 miliar. Sebanyak Rp12 miliar telah digunakan untuk membiayai penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Tapanuli mulai dari Labuhanbatu Utara, Padangsidimpuan, Madina dan beberapa daerah lainnya pada awal tahun ini.

Sisanya, Rp18 miliar akan digunakan sebagai dana kontingensi dalam penanganan virus ini. Bila dana tersebut tak cukup, Pemrov Sumut akan menggunakan opsi APDB-Perubahan. “Kalaupun itu tidak cukup, kita gunakan ada APBD-P. Karena ini menyangkut nyawa orang yang harus diselamatkan atau diantisipasi. Saya tidak terlalu menghitung dana yang kita gunakan untuk rakyat kita ini,” jelas Edy.

Kepala BPBD Sumut yang juga Ketua Gugus Tugas untuk penanganan korona di Sumut, Riadil Akhir Lubis menegaskan, dengan status siaga yang telah ditetapkan itu, saat ini pihaknya fokus pada kegiatan-kegiatan pencegahan. “Itu yang utama. Karena kita harus melakukan upaya pendataan kondisi eksisting terkini dari rumah sakit yang ada, seperti rumah Adam Malik dan rumah sakit rujukan lainnya,” kata Riadil.

Keterlibatan rumah sakit juga akan diperluas dengan melibatkan rumah sakit swasta. Posko akan dibentuk dirumah sakit-rumah sakit tersebut. Pemerintah juga mulai mempertimbangkan rumah sakit swasta sebagai rumah sakit rujukan.

Selain posko di rumah sakit, gugus juga berencana memperluas posko hingga ke sekolah-sekolah dan instansi lainnya. Sejauh ini, posko juga sudah dibentuk di bandara dan pelabuhan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP.

Gugus tugas juga menyusun rencana kontingensi apabila penyebaran virus semakin masif atau terjadi eskalasi (peningkatan). “Trennya ini deret hitung di seluruh dunia. Jadi kita sudah siapkan rencana kontingensi yang setiap saat kita bisa aktivasi jadi kondisi darurat. Kita masih level pencegahan siaga,” jelas Riadil.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk menyusun dan menyiapkan protokol pencegahan penyebaran virus korona. Protokol macam ini sudah diberlakukan di dinas kesehatan, tetapi mereka tidak bisa bekerja sendiri untuk menekan penyebaran virus.

Protokol tersebut setidaknya memuat upaya-upaya atau cara untuk mencegah sejak dini penyebaran virus itu, misalnya tidak melakukan kontak fisik, tidak bersalaman, rajin mencuci tangan dan hal-hal teknis lainnya. “Protokol ini juga termasuk di dunia pendidikan, ketenagakerjaan dan rumah sakit sehingga kita bisa memutus rantai penyebaran virus ini,” pungkasnya. (hm02)

Reporter : Daniel Pekuwali
Editor : Jal

Related Articles

Latest Articles