Medan | MISTAR.ID – Kapolri Jenderal Idham Azis menyebut banyak Kapolda dan Kapolres yang meminta-minta proyek kepada pemerintah daerah. Idham mengatakan para Kapolres itu menghambat proses pembangunan di daerah.
Menanggapi kebijakan ini, Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Rurita Ningrum mengatakan, banyak oknum aparat yang meminta jatah proyek ke Pemda bukan lagi menjadi rahasia umum.
“Dari dulu sudah banyak yang begitu. Pemda tak berani lapor,” katanya, Kamis (21/11/19).
Menurut dia, pernyataan Kapolri itu harus dilanjuti dengan aksi bersih-bersih di tubuh Polri sendiri. Sebab, selama ini aksi pungli atau minta jatah proyek oleh oknum polisi disebut-sebut untuk setoran ke atasan.
Permainan macam ini bukan hanya Pemda yang menjadi sasaran, tetapi juga para kontraktor, pengusaha dan bahkan tukang parkir sekali pun.
Institusi Poltri tentu harus melakukan pembersihan. Apalagi, desas-desus yang selama ini merebak adalah soal setoran ke atas. Jika informasi itu betul, tentu yang ‘dibersihkan’ dahulu adalah atasan oknum polisi itu.
“Kapolres harus bersih. Kapolda bersih. Pimpinannya, Kapolri juga wajib bersih. Tindaklanjutnya memang harus seperti itu,” katanya.
Jangan sampai, tambahnya, justru pernyataan Kapolri tersebut terlegitimasi dengan masih maraknya pungli atau bermain proyek oleh oknum polisi di daerah. Bukan hanya polisi, aparat penegak hukum lainnya juga diduga ikut bermain, dan menjadi perhatian serius Presiden Jokowi.
“Contohnya saja begini. Ada jatah parkir untuk polisi, ada jatah parkir untuk kejaksaan atau pungli lainnya. Yang begini-begini ini yang perlu dihapus. Jangan sampai ini adanya aksi seperti itu justru melegitimasi bahwa polisi memang sering minta jatah,” ucapnya.
Atau contoh lain, saat ini banyak oknum polisi juga yang membekingi proyek-proyek atau tambang ilegal. Atau ada juga yang membekingi bisnis hotel esek-esek. Giliran akan digerebek, ternyata dibekingi orang kuat dalam institusi Polri atau penegak hukum lain.
Di satu sisi, Pemda tak bisa berbuat banyak. Mereka diduga takut melaporkan aksi oknum polisi tersebut kepada aparat. “Nggak mungkin mereka melapor. Masa jeruk makan jeruk. Bisa dihajar,” pungkasnya.
Sebagai catatan, Kapolri memerintahkan bawahannya untuk berkomitmen mengamankan visi Pemerintah dalam proses pembangunan. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan Kapolres harus menjadi rekan pemerintah daerah dalam proses pembangunan.
Dia menegaskan akan mencopot jajaran kepolisian yang menghalang-halangi upaya pemda melakukan pembangunan. Idham bahkan membuka diri jika ada kepala daerah yang melaporkan Kapolres korup.
Reporter: Daniel Hutasoit
Editor: Luhut Simanjuntak
