Medan, MISTAR.ID
Puluhan masyarakat kelompok tani yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (26/9/22). Aksi ini bertepatan dengan dengan Hari Agraria atau Hari Tani ke-62 tahun.
Aksi sempat memanas lantaran adanya penyiraman air yang dilakukan pihak Satpol PP dan memicu amarah massa yang akhirnya menuntut agar mendatangkan Gubernur Edy Rahmayadi bersama dengan mereka atau Sekda Sumut. Bila tidak, mereka memilih bertahan, bahkan mengancam akan menginap. Namun akhirnya aksi tetap berjalan damai.
Kordinator Aksi, Unggul Tampubolon mengatakan aksi yang dilakukan karena ingin menyampaikan aspirasi mereka ke pihak kompeten (Gubernur Sumut) yang memberikan keputusan dan kebijakan. “Momen ini kami pakai untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Kami merasakan bahwa penyelesaian tanah di Sumut ini belum dirasakan adanya. Tidak ada penyelesaian, yang ada hanya kenyataan untuk penyelesaian pihak-pihak pengembang atau mafia tanah saja,” ungkapnya.
Baca Juga:Massa Petani KBR Desak Presiden Jokowi Berantas Mafia Tanah di Sumut
Namun sambungnya, Gubernur yang dijumpai, yang seharusnya melayani masyarkat tak bisa menjumpai masyarakat dari kelompok tani. “Sangat disayangkan kami tidak diakomodir dengan baik. Kami sangat kecewa. Karena kami telah menyampaikan kedatangan kami sejak Jumat lalu. Tapi inilah kami sangat kecewa sebagai orang tua kita di Sumut ini tapi dia menyepelekan rakyat. Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin supaya kami bisa langsung dilayani pak gubernur,” ucapnya.
Sebelumnya dijelaskan Unggul, pihaknya telah melakukan aksi yang sama ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Sumut lalu berencana akan ke Gedung DPRD Sumut. “Secara keinginan, ingin bertahan menunggu Pak Edy, tapi kami akan lihat perkembangan sesuai UU bahwa menyampaikan aksi itu sekadar jam 5 sore atau toleransi sampai jam 6 sore. Bahkan kami terhambat di sini (belum ke DPRD Sumut),” imbuhnya.
Adapun tuntutan aksi ini, beberapa di antaranya meminta Gubernur Sumatera Utara menyelesaikan seluruh konflik agraria yang terjadi di Sumut. Menurut mereka, menjelang masa jabatan Edy belum bisa menuntaskan permasalah Agraria di Sumut sehingga massa menilai Gubernur Sumut gagal dalam permasalah Agraria.
Baca Juga:Potret Titik Panas Konflik di 7 Perbatasan Negara yang Mengerikan
Lalu, massa menuntut pengembalian tanah yang dirampas oleh Perkebunan Negara (PTPN II, III dan IV), Perkebunan Asing (PT Bridgestone), Perkebunan Swasta (PT Soelong Laut, PT NPK Bahilang) dan lainnya. Bubarkan tim inventarisasi dan identifikasi penanganan permasalahan tanah eks HGU PTPN II karena dinilai tidak transparan ke publik. Usut tuntas penyerangan dan teror terhadap masyarakat petani Bhakti Karya yang terjadi di Binjai. Selain itu, mereka juga meminta distribusikan dan sertifikasi segera tanah-tanah yang sudah diduduki, dikuasi dan diusahai rakyat petani sesuai UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 dan Perpres No 86 Tahun 2018.
Sementara, Kepala Biro Pemerintahan Zubaidi yang menerima aksi massa menyampaikan bahwa saat ini Gubernur tengah melakukan kerja ke Sibolangit dan Sekda juga sedang tidak di tempat. “Apapun yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan nantinya,” ujarnya.(anita/hm15)
