Medan, MISTAR.ID
Sektor kesehatan menjadi salah satu dari lima program prioritas utama Wali Kota Medan Bobby Nasution. Teranyar, menantu Presiden Joko Widodo ini menambah 100 ribu penerima BPJS Kesehatan.
Hal ini untuk menyukseskan program Universal Health Coverage (UHC) dan mampu mengcover BPJS Kesehatan masyarakat di Kota Medan.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Medan pada APBD Kota Medan tahun 2022, sebanyak 100 ribu warga telah ditambahkan dalam kuota kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Baca Juga:Bobby Nasution : Agama Menjadi Landasan dalam Memimpin
Sementara itu, terkait progres pencapaian UHC per April 2022, dari sebanyak 2.525.077 jiwa penduduk Kota Medan, sebanyak 2.155.806 jiwa (85,36%) warga telah tercover BPJS. Artinya, tinggal sekitar 369.871 (14,64%) warga yang belum tercover.
“Di tahun 2023, saya ingin melihat bagaimana progres program UHC yang telah dilaksanakan. Saya ingin dan berharap program UHC maksimal. Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP saja,” kata Bobby Nasution beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, dosen sekaligus akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Dr Fakhrur Rozi menilai, sudah seharusnya warga kurang mampu dicover BPJS-nya oleh pemerintah.
Baca Juga:Sidak, Bobby Nasution Dapati 2 Kantor Lurah Kosong
“Kebijakan ini sangat positif. Kita harap ada penambahan kuota lagi sesuai dengan keuangan daerah,” ucapnya, Jumat (20/5/22).
Selain penambahan kuota, Rozi juga meminta agar pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit maupun puskesmas agar lebih baik lagi.
“Dengan penambahan kuota ini, saya rasa Pemko Medan bisa segera mengoperasikan rumah sakit tipe C di Medan Labuhan. Sehingga masyarakat di kawasan bagian utara bisa merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan Pemko Medan,” harapnya.
Baca Juga:Bupati Tapsel Tegaskan Pentingnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Rozi berharap semua masyarakat bisa tercover BPJS Kesehatannya. Sebab hal tersebut adalah tugas yang memang sejak lama menjadi utang pemerintah.
“Pak Wali harus bisa memastikan Dinas Sosial bahwa yang mendapat kuota tersebut adalah orang yang berhak,” tandasnya. (rahmad/hm14)
