Medan, MISTAR.ID
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebutkan masih banyak perusahaan atau industri menikmati solar bersubsidi untuk kepentingan operasional seperti transportasi untuk pengangkutan. Hal itu, banyak ditemukan yang menyalahi di Sumatera Utara.
Arifin mengapresiasi langkah dilakukan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 541/ 3268 tentang Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Jenis Solar Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara.
Dengan surat edaran tersebut, ada satu sisi mengalami kenaikan harga dan satu sisi lainnya. Solar subsidi dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dapat dikendalikan dengan di Sumut ini.
Baca Juga: Menteri ESDM Kaget, Ada Mobil Mewah Isi BBM Subsidi di SPBU Sergai
“Memang situasi saat ini. Dengan pembatasan ini, banyak komoditas yang harganya naik. Contohnya, komiditas harga CPO naik, sumber alam lainnya, produk-produk pertambangan. Memerlukan dukungan logistik kuat, karena transportasi bertambah dengan jumlah pemakaian bahan bakar bertambah,” ucap Arifin kepada wartawan saat meninjau SPBU di Jalan SM Raja, Kota Medan, Sabtu (9/4/22) sore.
Dengan pembatasan solar subsidi tersebut, Arifin mengklaim dari peninjauan ke sejumlah SPBU di Sumatera Utara suplai aman dan tidak terjadi antrian di SPBU kenderaan bermotor untuk transaksi solar bersubsidi.
“Dengan peninjauan dengan saat ini, dilakukan pengaturan solar subsidi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita lihat suplai aman, tidak ada antrian. Semua berjalan dengan lancar dan stok-stok kita lihat ini, mencukupi. Terima kasih atas langkah-langkah diambil oleh Pemprov Sumut dan aparat setempat (Polda Sumut),” jelas Arifin.
Baca Juga: Menteri ESDM Klaim Pasokan BBM hingga Idul Fitri Cukup
Arifin mengungkapkan bahwa solar bersubsidi ini, untuk masyarakat yang perlu dibantu. Bukan untuk diperuntukkan industri-industri dengan bisnis yang bersifat komersial.
“Dengan itu, kita menghimbau industri-industri ini, masih menggunakan solar subsidi langsung atau tidak langsung melalui, pola outsourcing. Untuk memakai solar non subsidi, sehingga tidak mengurangi jatah untuk masyarakat yang dialokasikan,” kata Arifin.
Ditambah lagi, Arifin mengatakan banyak ditemukan kecurangan dilakukan supir truk roda enam pengangkut hasil industri dengan melakukan modifikasi tangki untuk penyimpanan solar subsidi ada di truk dengan kapasitas yang lebih besar.
“Seperti truk 6 roda, seharusnya 120 liter dimodifikasi tangki (pengisian BBM) kelebihan dan mengangkut untuk apa?. Untuk mengangkat makan pokok oke. Untuk kebutuhan komersil tidak benar ini,” kata Arifin.
Baca Juga: Menteri ESDM: SPBU Tak Boleh Lagi Melayani Pembelian BBM Pakai Jerigen
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menyebut, dari inspeksi mendadak (sidak) dilakukan bersama dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah dan Kapolda Sumut, Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak belum ditemukan ada antrian pengisian BBM setelah dilakukan pembatasan.
“Kan biosolar itu lebih diutamakan untuk angkutan umum, angkutan logistik, nelayan, petani. Kalau kemudian industri besar masuk, itukan jadi mengurangi jatah yang akhirnya menjadi over kuota,” ucap Nicke.
Nicke mengungkapkan pihak Pertamina bersama pihak terkait untuk melakukan upaya pengendalian transaksi solar subsidi sesuai dengan peruntukannya. Karena, pendistribusian solar bersubsidi secara nasional sudah melebihkan kouta yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.
Dengan dilakukan pengendalian tersebut, Nicke menepis terjadi kelangkahan stok solar hingga terjadi antrian panjang kenderaan bermotor di SPBU untuk mengisi BBM. Sehingga dilakukan sidak langsung ke sejumlah SPBU di Sumut ini.
“Pak Menteri juga tadi sudah menyampaikan, dari lima SPBU yang sudah didatangi stok ada, tidak ada antrean panjang. Artinya, kondisi sudah stabil dan tidak ada masalah. Jangan masih menghembus-hembuskan kelangkaan, antrean. Pak Menteri langsung turun, dan terus kita lakukan pengecekan ke seluruh daerah,” tutur Nicke. (Anita/hm02)
