Medan, MISTAR.ID
Perubahan iklim akan menjadi pemicu krisis sosial ekologis yang luas. Masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin lebih rentan dibanding yang berpenghasilan menengah atau kaya, terlebih kaum perempuan dan anak-anak.
Contoh jelasnya adalah bencana alam dan kelaparan. Untuk itu, Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari) Sumatera Utara, Lely Zailani mengajak pemerintah daerah untuk membangun strategi pencegahan perubahan iklim dan ketahanan pangan keluarga, untuk mengatasi ketimpangan akses sumber daya di Sumatera Utara.
Di mana, strategi pencegahan ini diimplementasikan di lima kabupaten di Sumatera Utara meliputi, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Labuhanbatu, berkolaborasi dengan Sources of Indonesia (SoI).
Baca Juga:Ketahanan Pangan Dunia dalam Ancaman, IMF Bersama Bank Dunia, WFP dan WTO Serius Lakukan Langkah Ini
Sedangkan dukungan pendanaan dari Ford Foundation dengan persetujuan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
“Salah satu dampak perubahan iklim ini berakibat pada penurunan kualitas hidup anak, perempuan, dan memperbesar kesenjangan gender dalam masyarakat,” sebutnya.
“Anak-anak terancam gagal tumbuh (stunting) dan perempuan harus memikul tanggungjawab lebih berat dibanding laki-laki, sehingga meningkatkan (lagi) angka kemiskinan perempuan dan semakin terbukanya jurang ketidaksetaraan gender. Begitu seriusnya dampak perubahan iklim, namun selama ini belum begitu disadari oleh masyarakat,” katanya lagi, Minggu (15/5/22).
Baca Juga:Unjuk Rasa, Massa Minta Kejari Periksa Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Tebing Tinggi
Bahkan, saat ini, pihaknya juga telah melakukan diskusi dan konsultasi kolaborasi program, dengan Plt Kepala Bappeda Sumut Dr Ir Hasmirizal Lubis, serta Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Sry Puspa Sari, akhir pekan ini. Diskusi itu dilakukan terkait dengan program Hapsari tahun 2022-2023.
“Sehingga melalui program ini akan dikembangkan konsep Kampung Nusa dan Rumah Nusa (Nutrisi Keluarga), dengan kegiatan menanam mulai dari halaman hingga kebun. Dalam konteks pencegahan perubahan iklim ini, ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi justru mengubah mindset (pola fikir) bahwa kenyang tak harus beras,” tuturnya.
“Sekaligus pengorganisasian komunitas untuk menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang menanam untuk meredam perubahan iklim,” terangnya.
Jadi, program ini berupaya mengatasi ancaman krisis pangan sekaligus menjadi gerakan internalisasi sensitif iklim dan pemberdayaan perempuan.
Baca Juga:Lawan Pandemi Lewat Ketahanan Pangan, Milton Ministry Bagi 5 Jenis Bibit Tanaman Sayuran pada Warga
Sebab, semakin aman pangan, masyarakat (dan perempuan) akan semakin mandiri. Plt Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis menyambut baik ajakan kolaborasi dari Hapsari tersebut.
Menurutnya, kolaborasi multi pihak termasuk kobalorasi antara Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dengan pemerintah justru sangat dibutuhkan saat ini.
Selain mendukung misi prioritas Gubernur Sumut dalam membangun desa dan menata kota, juga membantu upaya pemerintah daerah Provsu dalam penurunan emisi GRK pada sektor mitigasi dan adaptasi yang saat ini menjadi prioritas, yaitu ketahanan ekonomi melalui ketahanan pangan.(anita/hm10)
