Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengungkapkan seluruh tuntutan kelompok masyarakat dan mahasiswa yang telah menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah dilakukan inventarisasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Sudah disampaikan. Tuntutan itukan gak terus menjadi benar, tetapi yang perlu ada kebijakan-kebijakan pusat terhadap kenaikan harga BBM tersebut,” ucap mantan Ketua Umum PSSI ini, Minggu (18/9/22).
Terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (Bansos) dampak kenaikan harga BBM, Gubsu mengungkapkan sedang menjadi pembahasan di Pemprov Sumut dan segera akan disalurkan dalam waktu dekat.
Baca Juga:Pemprov, BI dan BPS Antisipasi Inflasi Sumut Setelah Kenaikan Harga BBM
Gubsu mengatakan, penyaluran BLT atau Bansos bukan menjadi solusi bagi masyarakat untuk menekan dampak kenaikan harga BBM, dengan daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Untuk itu ada keputusan dengan perbankan. Ada keputusan dengan kebijakan daerah, ini harus sesuai. Apa dia, ada urusan BLT, cukup BLT segitu (untuk menekan dampak kenaikan BBM). Berapa kos perbedaan antara kenaikan dengan kebutuhan (pokok yang mau dibeli masyarakat). Ini kan harus dicocokkan (penghitungan dan langkah-langkah dilakukan pemerintah),” bebernya.
Seperti diketahui, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, Dinas Sosial (Dinsos) Sumatera Utara akan mengalihkan anggaran Covid-19 untuk bansos membantu masyarakat Sumut yang terkena imbas langsung akibat naiknya harga BBM.
Baca Juga:Demo DPRD Sumut, Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM, PPN dan Sembako
“Adapun anggaran bansos Covid-19 sebesar Rp12,7 miliar yang menggunakan APBD Sumut tahun 2022. Angka ini terus berubah seiring dengan realisasi yang telah disalurkan. Sisa bansos Covid-19 ada 50 persen lagi,” kata Kepala Dinas Sosial Sumut Basarin Yunus Tanjung, Sabtu (17/9/22).
Lanjut Basarin, sisa 50 persen bansos Covid-19 yang belum disalurkan akan ditambah dari angggaran sebesar Rp14,7 miliar berasal transfer umum APBD Sumut bulan Oktober, November dan Desember 2022.
“Sisanya 50 persen lagi ini, nanti kelompoknya akan berubah. Sesuai petunjuk teknis yang diberikan terkait dengan subsidi yang 2 persen, dari transfer umum itu digabung dengan sisa anggaran Dinsos Sumut. Kelompok sasarannya dirubah. Tapi sekarang ini masih dalam pembahasan,” ucap Basarin.
Baca Juga:Kenaikan BBM Tak Tuntas, Mahasiswa Minta DPRDSU Gunakan Hak Interplasi
Basarin mengungkapkan pihaknya bersama Pemprov Sumut dan stakeholder terkait tengah membahas terkait kelompok masyarakat yang layak menerima bansos.
“Ini sekarang yang sedang dirumuskan, ini nanti akan beralih, bukan dalam bentuk sembako. Tapi bantuannya dialihkan apakah dalam bentuk uang. Kemudian sasarannya juga diperbaiki. Bukan lagi sasaran yang diajukan di awal, akan ada perubahan nanti sasaran apakah ojol atau ojek pangkalan atau orang terkena PHK, pasar murah, itu tadi mau dirapatkan,” jelasnya. (anita/hm14)
