Medan, MISTAR.ID
Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan menyoroti masih buruknya kinerja Pemko Medan terkait penanganan infrastruktur. Pengerjaan infrastruktur dinilai belum profesional, bahkan pengerjaan dilakukan akhir tahun sehingga mutu kualitas proyek tidak maksimal dan terkesan sekadar menghabiskan anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi HPP DPRD Medan Hendra DS saat menyampaikan pendapat fraksinya tentang agenda pengesahan APBD TA 2023 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (22/11/22).
Dikatakan Hendra, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota Medan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu pengerjaannya.
Baca Juga:Fraksi Golkar Minta Pemko Medan Lebih Efektif Kelola Sumber PAD yang Diproyeksikan
“Upaya dan komitmen Pemko Medan untuk mengejar kualitas pembangunan infrastruktur harus didukung dengan pengawasan lebih ketat,” ucap Hendra.
Hendra menyebut, fakta di lapangan menunjukkan pengerjaan pembangunan infrastruktur selama ini terkesan belum profesional. Buktinya, pada lokasi pengerjaan infrastruktur masih menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
“Misalkan saat penggalian atau pengorekan, bekas galian tidak ditangani dengan baik, sehingga menghilangkan estetika dan kenyamanan dan gangguan lainnya pada masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi HPP menilai seringkali pengerjaan infrastruktur dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga targetnya hanya penyelesaian pengerjaan pembangunan.
“Ke depannya kami minta pengerjaan pembangunan infrastruktur dilakukan pada semester awal tahun anggaran. Dengan demikian mampu menghasilkan kualitas lebih baik dengan sistem pengawasan yang lebih baik pula,” sarannya.
Baca Juga:Polrestabes Medan Tangkap Dua OKP Pemeras Proyek Bangunan
Hendra juga menilai penanganan banjir di Kota Medan dari tahun ke tahun belum juga teratasi, sehingga masyarakat selalu was-was ketika hujan turun.
“Seperti yang terjadi beberapa hari ini dimana intensitas curah hujan sangat tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Medan terdampak banjir. Kondisi banjir itu memunculkan opini di masyarakat, ternyata pembangunan drainase yang menghabiskan banyak anggaran belum efektif menangani banjir di Kota Medan,” ungkapnya.
Menurutnya, dari analisis dan kajian fraksi Hanura PSI PPP, banjir di Kota Medan disebabkan tiga faktor utama, yakni luapan air sungai, drainese yang tak terkoneksi dengan baik dan banjir rob.
“Untuk itulah kami meminta pemerintah daerah secara serius menangani tiga hal tersebut, termasuk membuat peta area banjir dan membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta menjaga lingkungan. Inilah solusi yang menurut kami
harusnya dilakukan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan banjir di Kota Medan,” ujarnya.
Secara khusus, lanjut Hendra, pihaknya minta penanganan banjir serius di kawasan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.
“Kawasan tersebut adalah titik akhir aliran air dari berbagai kawasan, sehingga kondisi di daerah sungai mati menjadi sangat parah dan memprihatinkan. Penanganan banjir yang kami maksudkan adalah sebelum banjir, saat terjadi banjir dan pasca banjir,” pungkasnya. (rahmad/hm12)
