6.6 C
New York
Friday, March 29, 2024

Formasi 1.000 PPPK Telah Dianggarkan, Tinggal Menunggu Juknis Kemenpan RB

Medan, MISTAR.ID

Skema 1.000 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diajukan  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Pada skema ini peruntukannya adalah untuk menjawab ketika lebih kurang 8.000 guru honor dari Guru Tidak Tetap (GTT) di Sumut yang tidak bisa mendaftar proses PPPK di bulan Juli 2021 kemarin.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto sebelumnya Dinas Pendidikan Provsu telah mengajukan 13 ribu nama, namun yang disposisi oleh Kemenpan RB itu sekitar 10 ribuan.

“Nah proses di bulan Juli itu sudah ada rapat gabungan antara Komisi A, Komisi E yang memanggil BKD, Inspektorat dan Dinas Pendidikan. Dewan meminta GTT mendapat kesempatan yakni sebanyak 8.000 guru honorer tadi untuk testing menjadi PPPK. Kedua kita juga meminta kepada dinas terkait untuk membuat skema anggaran kalau sekiranya diterima 2.000 atau 3.000 orang. Maka akan diberikan perhatian untuk formasi ini. Namun ternyata hanya 1.000 saja yang bisa di input BKD di 2022 ini,” kata Hendro saat dihubungi Mistar, Selasa (12/4/22).

Baca juga:Hasil Seleksi Kompetensi Tahap II PPPK 2021 Ditunda Lagi? Ini Kata Disdik Siantar

Dijelaskan Hendro, sebanyak 1.000 PPPK ini formasinya ada 3 yakni honorer GTT, Kesehatan dan Penyuluhan Pertanian. Bila proses seleksinya selesai maka gaji PPPK ditargetkan pada Mei 2022 ini melalui Dinas Pendidikan. Apalagi memang sudah ketuk palu dalam RAPBD 2022 dan penggajian PPPK ini nantinya akan di Dinas Pendidikan.

“Namun, saat ini Pemprov juga masih menunggu juknis dan skema lainnya dari Kemenpan RB. Kemungkinan PPPK ini akan dilakukan di bulan Agustus 2022 ini. Terkait 1.000 PKKK ini, Komisi A telah memastikan hal itu dan telah berkoordinasi dengan Komisi E dan informasi yang kami peroleh juga tinggal menunggu proses juknis saja,” terangnya.

Bahkan, Hendro juga telah bertemu dengan BKD Pemrov Sumut dan telah memastikan mengenai 1.000 PPPK tersebut. Sebab telah digaung-gaungkan oleh pemerintah terutama pada GTT, para kesehatan dan para penyuluh pertanian.

“Jangan sampai tidak jadi karena anggaran sudah ada. Tapi sampai saat ini, Insya Allah aman dan menunggu juknis dari pusat yakni Kemenpan RB saja,” sebutnya lagi.

Saat ditanyakan mengenai penghapusan honorer ini dan belum tertampungnya seluruh honorer di Pemprov Sumut, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini mengatakan akan kembali berkomunikasi dengan Pemprov Sumut.

“Sebab prosesnya harus bertahap dan berjenjang. Bukan berarti setelah dihapuskan honorer itu lalu kita gugurkan semua honorer yang ada di Sumut. Karena itu akan menjadi gejolak nantinya. Saya rasa Pak Gubernur akan menjaga suasana di pemerintahan untuk formasi guru, penyuluhan pertanian dan kesehatan tadi,” sebutnya.

Baca juga:Waduh! Gagal PPPK- Guru Honor Terancam Dipecat, Ini Respon Dewan

Dan, tentunya untuk menambah honorer menjadi PPPK harus mengukur Keuangan daerah. Kalau keinginan DPRD tentunya menginginkan agar seluruhnya tertampung. Tetapi harus ada kepastian.

“Misalnya kemampuan kita diangka 4.000 saja. Nah, gimana nasib yang lain. Itulah tugas kami menjaga perasaaan dan suasana para guru-guru agar tetap tenang untuk mengejar ini. Kalau kita bicara formasi guru ASN dengan perbandingan murid belum mencukupi. Makanya kita sangat bersyukur dengan adanya guru bantu ini (GTT Provsu) di masing-masing sekolah. Bahkan kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur adanya bantuan mereka. Jadi PPPK tinggal teknis saja karena seleksi sudah ada,” pungkasnya. (anita/hm06)

 

Related Articles

Latest Articles