Medan | MISTAR.ID – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Ria Telaumbanua akhirnya angkat bisa terkait rencana Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang hendak meniadakan Festival Danau Toba (FDT) karena tak efektif menarik wisatawan. Rencana ini sendiri menuai polemik di masyarakat dan pegiat pariwisata.
Ria mengklarifikasi ucapan Gubernur. Menurut dia, Gubernur tak menyebut akan ditiadakan, tetapi pelaksanaannya akan dievaluasi. Dia menjelaskan, FDT untuk putaran pertama telah terlaksana di tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba secara bergantian. Namun beberapa pertimbangan menjadikannya perlu dievaluasi.
“Hasil evaluasi dari pelaksanaan FDT selama ini diantaranya, jadwal pelaksanaan yang tidak tetap, sehingga menyulitkan agen perjalanan wisata mempromosikannya ke dalam paket mereka,” katanya, Senin (13/1/20).
Masalah lain adalah penentuan tuan rumah yang dinilai belum mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas dan amenitas, seperti ketersediaan hotel yang mendukung.
Dia juga mengeluhkan anggaran yang minim sehingga publikasi kurang maksimal. Padahal wisatawan mancanegara (wisman) perlu diinformasikan. Begitu juga dengan perhatian pemerintah kabupaten se-kawasan yang membutuhkan penambahan anggaran, serta minimnya jenis dan jumlah perlombaan, terutama menyangkut olahraga air.
“Penentuan waktu pelaksanaan tidak pada masa liburan, sehingga jumlah pengunjung tidak seperti diharapkan. Dan setelah 7 kali pelaksanaan FDT, sulit untuk mengukur keberhasilan baik dari target kunjungan wisman dan pemanfaatan FDT untuk ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya.
Atas dasar itu, lanjut Ria, pihaknya berencana memperbaiki konsep FDT yang telah berlangsung satu putaran penuh di tujuh kabupaten se-kawasan.
Termasuk mempertimbangkan pada 2020 ada momentum perayaan hari besar Agama Islam dan Pilkada serentak pada periode Juni-Juli. Meskipun pertengahan tahun merupakan waktu yang cukup baik, karena masa liburan.
“Berdasarkan diskusi bersama dengan Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT), disarankan agar FDT berlangsung dua tahun sekali, untuk peningkatan kualitas,” katanya.
Ria kembali menegaskan, pelaksanaan FDT periode kedua bukan ditiadakan. Anggarannya masih tertampung di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2020. Namun perlu diperbaiki mekanisme penyelenggaraan, penjadwalan, tanggal, penetapan lokasi serta sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.
“Tetapi semua rencana kegiatan selanjutnya masih akan didiskusikan dengan tujuh kabupaten/kota, BPODT dan Pemprov Sumut. Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan pembahasan dengan tentunya menerima arahan-arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkasnya.
Gubernur Edy memutuskan untuk tidak menggelar Festival Danau Toba (FDT) 2020. Alasannya, festival tersebut dianggap tidak bermanfaat untuk mendatangkan wisatawan ke Danau Toba. Edy pun mengusulkan untuk mengganti bentuk acara yang lebih bisa mendongkrak wisata di danau tersebut.
“Kita bentuk lain gantinya apa, bukan waktunya, bentuknya apa. Kayaknya kurang bermanfaat pesta itu,” kata Edy beberapa waktu lalu.
Dia meminta bentuk kegiatan diubah sehingga lebih menarik wisatawan ke Danau Toba. Untuk menggenjot jumlah wisatawan khususnya mancanegara, Gubernur berharap kegiatan di kawasan Danau Toba sekitarnya bisa diperbanyak. Namun dikemas sedemikian rupa, menarik dan mengundang orang untuk kembali datang ke sana.
“Makanya rakyat di sana bisa mendukung. Sehingga orang datang ke Danau Toba, bisa benar-benar fresh (menikmati), dia mau berpariwisata,” sebut Edy.
Reporter: Daniel Pekuwali
Editor: Luhut Simanjuntak
