13.6 C
New York
Thursday, May 2, 2024

Dinamika Pilkada Medan 2020, Kompetisi Harus Fairness

Medan, MISTAR.ID

Pemanggilan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution oleh Polda Sumut baru-baru ini dinilai untuk membangun opini publik. Lebih kuat nuansa politiknya ketimbang penegakan hukum. Hal ini dikatakan Siska Barimbing, Kordinator Advokasi dan Kajian Hukum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut dalam webinar Dinamika Pilkada Medan 2020, Sabtu (4/7/20).

“Kalau dibilang kriminalisasi juga tidak tepat, tapi upaya membangun opini publik,” katanya. Hal yang dirasanya tidak lazim adalah pemanggilan itu langsung ditujukan kepada Plt Wali Kota yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam proses belanja kegiatan MTQ 2019.

Sementara pembicara lain, pengamat politik USU, Dadang Darmawan mengatakan, pemanggilan itu tidak bisa dihindarkan dari nuansa politik yang berkembang saat ini. “Inilah realitas politik kita saat ini, memang kontradiktif dengan idealitas politik,” ujarnya.

Baca juga : Pilkada Medan, Peluang Bobby- Akhyar 50-50 Persen

Menurutnya, di banyak pertarungan politik, realitasnya siapapun bisa merebut kekuasaan tanpa harus menjadi kader partai jika bisa melobi pimpinan partai. “Ini fakta yang terjadi di ratusan pilkada kita,” tandasnya.

Tapi sebenarnya bagi masyarakat bukan hal ini yang merisaukan. “Yang dirisaukan dampaknya kepada mereka,” kata Dosen Fisipol USU ini. Katanya, masyarakat yang akan merasakan dampaknya, apakah calon tersebut memiliki kapasitas memimpin mereka.

Sedang Dosen Hukum Tatanegara USU, Mirza Nasution menilai, dalam kompetisi harus ada perimbangan, kesamaan akses, dan keadilan bagi setiap calon. “Kompetisi itu harus fairnes, adil bagi pesertanya,” katanya.

Kata dia, walau semua prosedur dan persyaratan telah dipenuhi, namun fatsun (sopan-santun, red), komitmen dan akal sehat harus menjadi panduan agar sebuah pilkada legitimet. “Demokrasi bukan hanya prosedural, ada fatsun, komitmen dan akal sehat,” tandasnya.

Ketika ajang demokrasi dinilai masyarakat berjalan tidak adil, bisa jadi nantinya akan meragukan legitimasinya. “Saat ini aparat dan kekuasaan sedang diuji integritasnya,” kata Mirza. (edrin/hm09)

Related Articles

Latest Articles