Medan, MISTAR.ID
Plt Ketua DPD Demokrat Sumut Herry Zulkarnain menegaskan jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Heri melalui hat’s App (WA) usai mendatangi Mapolrestabes Medan, Jumat (5/3/21) dini hari.
Herry yang membawahi 33 DPC se-provinsi itu mengaku penolakan juga muncul dari ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa misalnya. Dia menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal, apalagi dilaksanakan di provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga:Moeldoko Dikabarkan Gelar KLB Demokrat di Sibolangit
“Herman mengaku loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Dia (Herman) ikut aklamasi memilih AHY sebagai Ketum, karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau,” ungkapnya.
Herry mengatakan, kedatangannya ke Polrestabes Medan untuk mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.
Herry kemudian menegaskan Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama. Efendi, kata Herry, mengaku KLB tersebut ilegal dan tidak ada KLB diselenggarakan oleh mantan para kader. “Elektabilitas AHY dan Partai Demokrat terus naik. Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol,” kata Herry menyampaikan penolakan dari Efendi, seraya mengatakan penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai.
Baca Juga:Jhoni Allen Bakal Dicopot Dari Anggota DPR Usai Dipecat Demokrat
Herry menjabarkan, pihaknya menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. “Pihak hotel mengatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal itu,” ketusnya. (ial/hm12)
