Medan, MISTAR.ID
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku akan mendata sejumlah karyawan yang terdampak pandemi Covid-19. Ini terkait permohonan akan kelonggaran kegiatan acara dan pernikahan yang diajukan Gabungan Asosiasi Penyelenggara Acara dan Pernikahan di Sumatera Utara.
“Kalau kelonggaran ini berarti kegiatan pengumpulan massa. Hari ini sudah ada di Perwal terkait kegiatan acara dan pernikahan. Memang di masa pandemi ini kita sama-sama harus beradaptasi. Saya tahu memang tidak mudah,” kata Bobby menanggapi permohonan kelonggaran kegiatan acara dan pernikahan yang diminta Gabungan Asosiasi Penyelenggara Acara & Pernikahan di Sumut, Kamis (2/9/21).
Untuk itu, Bobby mengharapkan wedding organizer ini bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sehingga bisa mengikuti perkembangan.
Baca Juga:Wali Kota Medan Targetkan 4 Kawasan di Kota Medan Menjadi Bersih
“Saya paham yang terdampak ini. Maka akan kita minta ke pelaku usaha agar karyawannya bisa kita bantu dan akan kita minta datanya. Serta keluhannya akan kita terima,” ujarnya seraya meminta Asisten Bidang Pemerintahan, Sofyan untuk melakukan pendataan pada karyawan yang terdampak PPKM.
Sebelumnya, Gabungan Asosiasi Penyelenggara Acara & Pernikahan di Sumut memohon kelonggaran pada pemerintah daerah baik Gubernur Sumut dan Wali Kota Medan untuk bisa melaksanakan kegiatan kembali.
“Sangat jelas dampak dari PPKM darurat dan level 4 yang dilakukan di Kota Medan khususnya terhadap pengusaha jasa pernikahan dan pengadaan acara seperti kami. Sebab aturan ini membuat para pekerja event terhenti. Padahal sebagian besar menjadi pekerjaan utama dari rekan kami,” kata Ozy, Ketua DPW Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan (Hastana) Sumut, Kamis (2/9/21).
Baca Juga:Wali Kota Medan Bicara Soal Tagihan Pasien Covid-19 yang Mencapai Rp456 Juta
Dalam sharing dan diskusi menyikapi PPKM level 4 yang digelar di MICC Jalan Gagak Hitam tersebut, Ozy akan menghimpun suara yang nantinya akan dibawa ke pemerintahan daerah.
“Kami minta solusi dan kami sangat mendukung apapun keputusan pemerintah untuk terselenggaranya kegiatan acara kami yang pastinya dengan mematuhi protokol kesehatan,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penyelenggara dan Pelaksana Acara (Appara), Popon yang juga hadir dalam diskusi ini mengatakan hasil diskusi akan dibawa ke Gubernur Sumut dan Wali Kota Medan.
Baca Juga:Wali Kota Medan Persiapkan Kapal Pelni untuk Lokasi Isoter
“Mungkin bisa dengan cara bermediasi dan meminta dukungan pemerintah daerah agar para pekerja seni event tetap bekerja. Jadi kami ingin bisa kembali bekerja. Kami minta saran ke pemerintah. Sebab pastinya sudah banyak kawan-kawan yang kolaps dengan aturan ini,” imbuhnya.
Bila dihitung, sambungnya, dalam asosiasi tersebut kurang lebih ada 15-20 perusahaan dengan jumlah karyawan 10-15 satu perusahaan.
“Sedangkan untuk pekerja dekorasi ini cukup banyak jumlahnya bisa 2.000-2.500 orang di lapangan dan ini sangat terdampak. Kami bermohon agar bisa mendapatkan solusi. Apalagi beberapa daerah yang kami lihat seperti di Pulau Jawa ada sedikit melonggarkan sehingga kegiatan bisa terselenggara lagi,” pungkasnya. (anita/hm14)
