Medan, MISTAR.ID
Komisi 4 DPRD Medan meminta agar Plt Walikota Medan Akhyar Nasution mempertimbangkan kembali posisi jabatan Kabid Pengawasan Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan, yang diemban oleh Cahyadi.
Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga kepada wartawan, Minggu (7/6/20) mengungkapkan, banyak bangunan yang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bila pun memiliki tidak sesuai dengan peruntukannya.
Minimnya pendapatan dari sektor IMB ini patut dikaji ulang kembali, sebab banyak bangunan yang tak memiliki IMB justru selesai tanpa adanya peringatan maupun tindakan.
Baca Juga:Baru 5 Hotel yang Punya Izin di Taput
Lebih lanjut, anggota Fraksi PDIP DPRD Medan ini menuturkan, dengan keadaan semasa pandemi Covid 19, bukan menjadi dalih untuk mengurangi pengawasan yang berimbas ruginya negara.
Dari amatannya, justru banyak pekerjaan pembangunan tetap terlaksana namun dari bangunan yang berdiri justru ketika dilakukan pengecekan, tak memiliki izin.
Tentu harus ada tindakan tegas dari aparatur Pemko Medan dan bukan sebaliknya, ketika hal ini dipertanyakan kepada dinas terkait seperti Satpol PP Kota Medan, DPKPPR Kota Medan dan Dinas Perizinan Satu Pintu, justru saling buang badan.
Ditegaskan, jika para pemangku jabatan tak mampu menegakan peraturan, sebaiknya mereka mundur saja dari jabatan yang mereka emban pada saat ini.(amsal/hm10)
