Medan, MISTAR.ID
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Surianto mengecam kesemrawutan dalam pendataan warga penerima bantuan sosial (bansos) terdampak pandemi Covid-19.
190 kepala keluarga (KK) warga Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Medan diketahui tidak tersentuh bantuan. Hal ini diketahui setelah kunjungan ke kantor DPD Pertuni Sumut Jalan Sampul, Medan, Senin (18/5/20).
Surianto mengatakan, banyaknya warga Pertuni yang tidak tersentuh bantuan disebabkan oleh kesemrawutan pendataan.
Kesemrawutan pendataan itu bermula dari Kementrian Sosial saat mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan pemerintah daerah.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan harus meminta data penerima terlebih dahulu. Sebab, dengan meminta masukan dari bawah, pemerintah pusat bisa memberikan kuota sesuai dengan keadaan daerah.
“Minta dulu data dari bawah, kemudian sama-sama cari jalan keluar. Jadi jangan cari kesalahan orang, tapi cari solusi,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Medan itu menuturkan, akibat dari ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan menjadi sasaran kekecewaan warga.
“Jadinya dinsos yang dianggap tak becus. Padahal ini program pusat, tapi daerah yang jadi sasaran. Jadi dikesankan masyarakat, dinsos yang bermain, padahal, dinsos hanya menerima data saja,” tuturnya.
Selain Surianto, turut hadir dalam kesempatan itu Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari Nasution dan Edi Surianta Meiliala.
Ketua DPD Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Sumut, Khairul Batubara, mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah di masa pandemi ini.
Ia bercerita ada sekitar 240 KK (kepala keluarga) yang tergabung di Pertuni Sumut. Namun, 200 diantaranya tidak mendapat bantuan sosial.
“Kalau dari Pemko Medan tidak dapat,” ujarnya usai pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis dan Fraksi Gerindra di Sekretariat Pertuni di Jalan Sampul, Senin (18/5/2020).
Dari 200 KK yang tidak mendapat bantuan, hanya 10 KK yang terdata di PKH (Program Keluarga Harapan). “190 KK sama sekali tidak dapat bantuan,” ungkapnya.
Khairul yang berprofesi sebagai tukang pijat ini pun berharap agar rekan-rekannya sesama penyandang tuna netra mendapat perhatian dari pemerintah.
“Kalau bisa dapat seperti masyarakat miskin lainnya. Saya dulu juga dapat PKH, tapi sekarang gak dapat lagi,” imbuhnya.
Penulis: Iskandar
Editor: Luhut Simanjuntak
