Washington, MISTAR.ID
Terbongkarnya kasus pembunuhan jurnalis, Jamal Khashoggi melalui rilis dokumen intelijen Amerika Serikat yang mengungkap keterlibatan Putra Mahkota Arab Saudi, Jumat (26/2/21) membuat Amerika Serikat bertindak tegas.
Khashoggi, seorang penduduk AS yang menulis kolom opini untuk Washington Post mengkritik kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Tak lama setelah itu ia ditemukan dibunuh dengan kondisi dimutilasi oleh tim operasi yang terkait dengan pangeran di konsulat kerajaan di Istanbul.
Dalam dokumen intelijen disebutkan bahwa penguasa de facto Arab Saudi mengetahui rencana itu dan ia adalah pihak yang menyetujuinya. Berkali-kali pemerintah Arab Saudi telah berkelit tentang keterlibatan Pangeran Mahkota, dengan ikut mengatakan pembunuhan itu adalah kejahatan keji yang dilakukan oleh kelompok orang kurang ajar.
Baca juga: Gawat! Putra Mahkota Saudi Terlibat Pembunuhan Jurnalis
Dalam wawancara dengan televisi pada Jumat (26/2/21), Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Raja Saudi Salman bahwa Arab Saudi harus menangani pelanggaran HAM sebagai prasyarat untuk berurusan dengan Amerika Serikat.
Melansir media pada Sabtu (26/2/21), Biden mencoba memberikan pesan jelas bahwa Amerika Serikat tidak dapat menerima pembunuhan terhadap lawan politik. Sementara, ia tetap menjaga hubungan dengan pengeran Arab Saudi yang sering juga disebut MBS.
Arab Saudi, bagaimana pun, adalah salah negara top dunia penghasil minyak dalam beberapa dekade dan anggota aliansi penting AS dalam melawan Iran sebagai musuh bersama.
“(Saya) membuat ini jelas untuknya (Raja Salman) bahwa aturannya (kerja sama bilateral) sekarang berubah dan kami akan mengumumkan perubah detail pada hari ini dan Senin,” ujar Biden dalam acara di jaringan berbahasa Spanyol, Univision.
AS mengambil langkah pada Jumat (26/2/21) untuk menghukum Arab Saudi, yang disebut kebijakan “Larangan Khashoggi”, di antaranya memberlakukan larangan visa kepada 76 orang Arab Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Baca juga: Terkait Upaya Pembunuhan, Hakim AS Panggil Putra Mahkota Saudi
Sanksi lain juga diberikan kepada mantan wakil kepala Intelijen Umum Kepresidenan dan Pasukan Intervensi Cepat (RIF), yaitu dengan membekukan asetnya di AS dan secara umumnya melarang orang Amerika untuk bertransaksi dengan mereka.
Para pejabat AS juga mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk membatalkan penjualan senjata ke Arab Saudi, karena dinilai telah menimbulkan masalah HAM. Selain itu, AS mempertimbangkan untuk membatasi penjualan di masa depan untuk senjata “defensif” ke Arab Saudi, karena menilai kembali hubungan dengan kerajaan dan perannya dalam perang Yaman.
“Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi,” kata Kantor Direktur Intelijen Nasional AS dalam laporan 4 halaman. Kendati disebut terlibat dalam pembunuhan Khashoggi tidak disebutkan sanksi langsung yang dijatuhkan kepada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Badan intelijen AS mendasarkan penilaiannya pada kendali Putra Mahkota atas pengambilan keputusan, keterlibatan langsung salah satu penasihat utamanya, dan detail perlindungannya sendiri. Kemudian, “dukungannya untuk menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri, termasuk Khashoggi,” terang pernyataan itu.
Baca juga: Tunangan Khashoggi Gugat Putra Mahkota Saudi
“Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas organisasi keamanan dan intelijen Kerajaan, sehingga sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi seperti ini tanpa izin (dia),” ungkapnya.
Langkah Biden kontras dengan Donald Trump, pendahulunya, yang menolak untuk merilis dokumen intelijen tersebut. Biden mencerminkan kesediaan AS untuk menantang kerajaan terkait masalah HAM hingga konflik di Yaman.
“Laporan ini sudah ada di sana, pemerintahan terakhir (Trump) bahkan tidak mau merilisnya,” kata Biden di Univision. “Kami segera, ketika saya masuk, mengajukan laporan, membacanya, mendapatkannya, dan merilisnya hari ini. Dan sungguh keterlaluan apa yang terjadi,” ungkap Biden. (kompas/hm09)
