London, MISTAR.ID
Gelaran pesta saat pemberlakuan lockdown panjang akibat penyebaran Covid-19 di rumah dinas dan kediaman Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson memicu kemarahan publik dan menuntut agar sang perdana menteri segera mundur dari jabatannya.
Temuan awal dalam laporan tentang berbagai pesta yang digelar di Downing Street No 10, kantor dan kediaman Perdana Menteri Inggris saat diberlakukan karantina wilayah karena pandemi Covid-19 menyoroti “kegagalan kepemimpinan” di pucuk pemerintahan. Isi laporan yang disusun oleh pejabat senior Sue Gray ini sangat dibatasi oleh penyelidikan terpisah oleh kepolisian tentang berbagai acara pesta di rumah dinas dan kantor Perdana Menteri Boris Johnson dalam kasus yang kadang disebut skandal pesta.
“Terdapat kegagalan kepemimpinan dan pengambilan keputusan oleh berbagai bagian di No 10 (kantor dan kediaman PM Johnson) dan Kantor Kabinet pada waktu yang berbeda-beda,” tulisnya dalam laporan yang dirilis pada Senin (31/1/22).
Baca juga:Â Penasihat PM Inggris Mengundurkan Diri, Berawal dari Candaan Pesta Natal
Secara keseluruhan, Sue Gray menyelidiki 16 acara di Downing Street dan juga kantor-kantor pemerintah lainnya selama periode 20 bulan. Dari 16 acara itu, 12 di antaranya diselidiki oleh Kepolisian Metropolitan dengan wilayah kerja kota London. Dalam laporannya, Gray mengatakan sebagian acara tersebut “seharusnya tidak dibolehkan digelar”.
Ditulis pula bahwa “Beberapa staf ingin menyampaikan keberatan tentang tingkah laku yang mereka saksikan di tempat kerja tetapi kadang kala mereka tidak bisa melakukannya.” Dalam debat di parlemen segera setelah laporan diterbitkan, Perdana Menteri Johnson mengatakan ia memahami kemarahan yang timbul dan menerima hasil
temuan itu. “Saya paham dan saya akan memperbaikinya,” kata Johnson menanggapi berbagai kelemahan di kantornya.
Johnson mendapat kecaman bertubi-tubi baik dari kubu oposisi maupun anggota parlemen dari partai yang mengusungnya, Konservatif. Pemimpin Partai Buruh Sir Keir Starmer kembali mendesak Johnson untuk mundur. Kepolisian melakukan penyelidikan terpisah, walau baru dimulai belakangan ketika penyelidikan Sue Gray mendekati akhir.
Dugaan rangkaian pesta di kantor yang juga menjadi rumah dinas Perdana Menteri Boris Johnson di Downing Street Nomor 10 saat pemerintahnya sendiri melarang warga untuk berkumpul melibatkan banyak orang, telah menjadi perdebatan sengit di publik Inggris. Bersamaan dengan publikasi hasil penyelidikan resmi, kini diketahui jumlah acara yang ditangani the Met, sebutan untuk kepolisian London, adalah 12.
Sebelumnya, kepolisian hanya mengatakan sedang menyelidiki “sejumlah peristiwa yang terjadi di Downing Street dan Whitehall dalam dua tahun terakhir sehubungan dengan potensi pelanggaran peraturan Covid-19”. Keputusan untuk memulai penyelidikan diambil
berdasarkan hasil dari informasi yang diberikan oleh tim penyelidik pegawai negeri senior Sue Gray dan “penilaian petugas sendiri”, kata Kepala Kepolisian London, Dame Cressida Dick.
Baca juga:Â Diisolasi Lagi, PM Inggris Bekerja Lewat Zoom
Kepala kepolisian London, Cressida Dick, pernah mengatakan polisi biasanya tidak akan menyelidiki pelanggaran peraturan Covid-19 di masa lalu. Namun, ia menambahkan, penyelidikan retrospektif dilakukan untuk “jenis pelanggaran paling serius dan mencolok” di mana ada bukti dan kriteria tertentu terpenuhi.
Yaitu, terdapat bukti bahwa mereka yang terlibat mengetahui, atau seharusnya mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran jika penyelidikan tidak dilakukan maka akan secara signifikan merusak legitimasi hukum. Dalam beberapa hal, penyelidikan ini sangat mudah dilakukan oleh polisi, media. Polisi perlu memutuskan siapa yang hadir di acara tersebut dan apakah mereka memiliki alasan yang tepat untuk hadir di sana.
“Ini bukan investigasi berbulan-bulan, ini adalah sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan dalam beberapa minggu.” Investigasi akan dilakukan oleh Tim Penyelidikan Khusus yang sudah lama berdiri, unit korupsi kontrapolitik utama Inggris. Unit tersebut sebelumnya telah melakukan lebih dari 170 investigasi – seperti orang-orang yang menggunakan kekuasaan politik untuk keuntungan mereka sendiri, pelanggaran dalam jabatan publik dan kecurangan pemilu.
Dibutuhkan pernyataan yang sama dari minimal 54 politisi Konservatif di parlemen kepada komite itu untuk mendesak Johnson lengser dari jabatannya. Sebelumnya, Johnson telah meminta maaf atas video yang menunjukkan stafnya bercanda tentang pesta Natal tahun
lalu di kantor sekaligus rumah dinas PM Inggris, Downing Street No 10, selama masa lockdown, sehingga mengundang kemarahan publik.
Dalam debat mingguan di parlemen sebelumnya, Boris Johnson mengatakan, “Saya memahami dan turut merasakan kemarahan seluruh negeri atas staf No 10 yang tampak
meremehkan pemberlakuan karantina, dan saya bisa memahami betapa menggeramkannya bahwa orang-orang yang membuat aturan, tidak mentaati aturan tersebut.” (detik/hm09)
