Ankara, MISTAR.ID
Rencana Israel mencaplok Tepi Barat ditentang pemerintah Turki. Warga dunia pun didesak mengambil sikap menentang rencana tersebut. Tepi Barat diduduki Israel sejak memenangkan Perang Enam Hari pada 1967.
“Kami menolak rencana Israel mencaplok Tepi Barat dan meminta warga dunia menentangnya. Pendudukan dan pencaplokan wilayah adalah kejahatan,” kata Juru Bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin, Rabu (20/5/20).
Kalin mengatakan, Turki akan mendukung seluruh langkah yang diambil untuk melawan rencana mengambil alih dan mencaplok wilayah yang dinilai milik Palestina. Secara terpisah, pemerintah Iran menyatakan, masalah yang terjadi saat ini di Timur Tengah hanya bisa dipecahkan oleh warga Palestina.
“Selama tujuh dasawarsa masyarakat dunia gagal memberi jalan keluar bagi Palestina, karena rencana perdamaian yang diajukan tidak sesuai dengan fakta sejarah dan akar permasalahan.
Iran meyakini, hanya warga Palestina baik dia Muslim, Nasrani atau Yahudi yang berhak menentukan nasib mereka melalui jajak pendapat secara nasional,” ungkap Kementerian Luar Negeri Iran.
Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden mengatakan, rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat oleh Israel akan membuat harapan perdamaian di Timur Tengah hilang.
“Israel harus menghentikan ancaman pencaplokan wilayah dan menghentikan aktivitas di wilayah pemukiman karena hal itu akan mematikan harapan perdamaian,” ujar Biden.
Meski begitu, Biden menyatakan, akan tetap mendukung bantuan militer dari AS kepada Israel jika terpilih menjadi presiden. Dia juga menyatakan tidak akan menutup kedutaan besar AS di Yerusalem.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan membatalkan seluruh perjanjian yang dibuat dengan Amerika Serikat dan Israel, sebagai bentuk protes atas rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat.
“Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan bangsa Palestina tidak lagi terikat dengan perjanjian yang nota kesepahaman yang sudah ditandatangani dengan pemerintah Israel dan Amerika Serikat, termasuk soal perjanjian keamanan,” kata Abbas saat menyampaikan pernyataan di Ramallah.
Abbas tidak menjelaskan apa dampak keputusan tersebut dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah Palestina. “Israel harus mempertanggungjawabkan janjinya di hadapan masyarakat dunia sebagai pihak yang menduduki tanah Palestina, sesuai Konvensi Jenewa 1949,” ujar Abbas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, akan menunaikan janji kampanye untuk mengambil alih Tepi Barat yang kemungkinan akan dilakukan pada 1 Juli mendatang.
Pada Februari lalu, Abbas memperingatkan dia akan membatalkan seluruh perjanjian dengan AS dan Israel, setelah Presiden AS Donald Trump dan Gedung Putih membeberkan rencana peta jalan damai yang dinilai terlampau condong kepada Israel.
Pada 28 Januari lalu, Trump menyatakan, Yerusalem adalah milik Israel dan mengakui kedaulatan negara itu di wilayah Tepi Barat.
Trump menyatakan mendukung Israel untuk mencaplok 30 sampai 40 persen wilayah Tepi Barat, termasuk kawasan pemukiman ilegal dan Yerusalem Timur, yang saat ini diduduki. Padahal, Palestina menyatakan Yerusalem Timur adalah ibu kota mereka jika diakui sebagai sebuah negara.
Sebagai gantinya, Palestina akan diberikan wilayah pemerintahan dengan persyaratan, tetapi hanya Israel yang berwenang mengendalikan penuh operasi keamanan.
Rencananya, Israel akan melakukan tukar guling wilayah dengan Palestina. Mereka juga akan membangun terowongan dan jembatan untuk menghubungkan wilayah Palestina. (cnnindonesia/hm10)
