Washington, MISTAR.ID
Presiden AS Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif pada perusahaan media sosial, Kamis (28/5/20). Hal ini dikatakan oleh pejabat Gedung Putih setelah Trump mengancam akan menutup situs web yang dituduhnya membungkam suara-suara konservatif.
Para pejabat tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tidak jelas bagaimana Trump dapat menindaklanjuti ancaman penutupan perusahaan swasta termasuk Twitter Inc.
Perselisihan itu meletus setelah Twitter pada hari Selasa (26/3/20), untuk pertama kalinya menandai tweet Trump tentang klaim kecurangan yang tidak berdasar tentang pemungutan suara melalui surat dengan peringatan yang mengajak para pembaca untuk memeriksa postingan tersebut.
Secara terpisah, Pengadilan Banding AS di Washington pada hari Rabu (27/5/20), menguatkan pemberhentian gugatan oleh kelompok konservatif dan YouTube melawan Google, Facebook, Twitter dan Apple yang menuduh mereka bersekongkol berkonspirasi untuk menekan pandangan politik konservatif.
Dalam sebuah wawancara dengan Fox News Channel pada hari Rabu (27/5/20), kepala eksekutif Facebook, Mark Zuckerberg mengatakan, dengan menyensor sebuah platform tidak akan menjadi “refleks yang tepat” bagi pemerintah yang khawatir tentang sensoran.
Baca Juga:Media Massa Diingatkan Terapkan ‘Framing’ Positif Pada Pilkada 2010
Fox memutar sebuah klip perihal wawancara tersebut dan mengatakan itu akan ditayangkan secara penuh pada hari, Kamis (28/5/20). Facebook dan Alfabet Google menolak berkomentar. Apple tidak menanggapi permintaan komentar.
“Partai Republik merasa bahwa Platform Media Sosial benar-benar membungkam suara-suara konservatif. Kami akan sangat mengatur, atau menutupnya, sebelum kami bisa membiarkan ini terjadi,” kata Trump dalam sepasang posting tambahan di Twitter pada hari Rabu (27/5/20).
Presiden, seorang pengguna aktif Twitter dengan lebih dari 80 juta pengikut, menambahkan postingan: “Bersihkan tindakanmu, SEKARANG !!!!”
Partai Republik Trump terus mengawasi pemilu November. “Big Tech melakukan segala upaya mereka yang sangat besar untuk melakukan SENSOR sebelum Pemilu 2020,” tweet Trump pada hari Rabu. “Jika itu terjadi, kita tidak lagi memiliki kebebasan.”
Ancaman Trump masih yang terkuat di antara reaksi konservatif terhadap Big Tech. Saham Twitter dan Facebook jatuh pada hari Rabu Tahun lalu Gedung Putih mengedarkan draf proposal eksekutif yang diajukan tentang bias anti-konservatif yang tidak pernah mendapatkan daya tarik.
Asosiasi Internet, yang mencakup Twitter dan Facebook sebagai anggotanya, mengatakan platform online tidak memiliki bias politik dan mereka menawarkan ke lebih banyak orang kesempatan untuk didengar.
Pada hari Rabu malam, CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan, tweet Trump tentang rencana pemberian suara melalui surat California “dapat menyesatkan orang untuk berpikir bahwa mereka tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan surat suara.”
Baca Juga:Â Tweet Donald Trump Dituduh Rasis
Secara terpisah, Twitter mengatakan tweet Trump dicap sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan “kebijakan integritas sipil” perusahaan.
Dokumen kebijakan di situs web Twitter mengatakan, orang tidak boleh menggunakan layanannya untuk memanipulasi atau mengganggu dalam pemilihan umum atau proses sipil lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir Twitter telah memperketat kebijakannya.
Perusahaan teknologi telah dituduh melakukan praktik anti-persaingan dan melanggar privasi pengguna. Apple, Google, Facebook dan Amazon.com menghadapi penyelidikan antitrust oleh otoritas federal dan negara bagian dan panel kongres AS.
Anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat, bersama dengan Departemen Kehakiman AS, telah mempertimbangkan perubahan pada Bagian 230 dari Undang-Undang Keterbukaan Komunikasi, sebuah undang-undang federal yang sebagian besar membebaskan platform online dari pertanggungjawaban hukum atas materi yang diposkan oleh penggunanya.
Perubahan seperti itu dapat membuat perusahaan teknologi lebih banyak mengajukan tuntutan hukum.
Senator Republik Josh Hawley yang sering mengkritik perusahaan Big Tech, mengirim surat kepada Dorsey yang menanyakan mengapa Twitter harus terus menerima kekebalan hukum setelah “memilih untuk melakukan editorial pada tweet Presiden Trump.”(reuters/ja/hm10)
