New Delhi, MISTAR.ID
Sejak dibuat 27 Maret lalu, lembaga dengan nama PM Cares Fund dinilai aneh karena tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya, PM National Relief Fund (PMNRF) yang berdiri sejak 1948.
Pemimpin Partai Kongres yang merupakan oposisi Modi, Sonia Gandhi, bahkan mengusulkan dana-dana yang masuk ke PM Cares Fund ditransfer ke PMNRF digunakan untuk kesejahteraan para migran. Namun usulan itu tidak diindahkan.
PM Cares Fund juga secara ajaib mendapatkan sumbangan mencapai 65 miliar Rupee (sekitar Rp12 triliun) hanya dalam waktu seminggu setelah didirikan. Menurut laporan BBC Internasional, dana tersebut kini diperkirakan lebih dari 100 miliar Rupee (Rp18 triliun).
Namun, hingga kini tidak jelas bagaimana pengelolaan PM Cares Fund, termasuk berapa banyak dana yang terkumpul, dari mana saja dana sumbangan tersebut, dan seperti apa penggunaannya.
Baca Juga:Pria India Ini Pakai Masker Berlapis Emas, Ternyata Ini Alasannya
Lembaga ini makin mencurigakan setelah tidak membantu meringankan krisis kemanusiaan besar yang terjadi di India dengan mengucurkan dana yang mereka dapat.
Ketika jutaan pekerja migran, yang menjadi salah satu kelompok termiskin di India, mulai meninggalkan kota-kota besar sesudah Modi menerapkan karantina nasional, lembaga ini tidak pernah bergerak untuk membantu mereka.
Alhasil, lebih dari 100 orang meninggal dunia akibat berjalan ratusan kilometer, kelaparan dan kehausan untuk mencapai desa mereka selama berminggu-minggu lamanya.
Pihak oposisi lalu mengubah nama lembaga amal itu menjadi “PM Does Not Really Care” alias PM Tidak Peduli. Mereka juga mengajukan petisi di bawah undang-undang hak informasi publik (RTI) serta di pengadilan untuk menuntut transparansi pada 1 April.
Diketahui jika PM Cares Fund menghindar pemeriksaan publik dengan argumen bahwa lembaga ini tidak termasuk “otoritas publik, yang berarti tak dikendalikan ataupun didanai pemerintah maka tak termasuk dalam UU RTI”. Ini juga berarti lembaga tersebut tak bisa diperiksa oleh lembaga audit negara.
“Aneh kalau bilang bahwa PM Cares bukan otoritas publik,” kata Kandukuri Sri Harsh, mahasiswa hukum India. “Jutaan orang menyumbang karena berpikir lembaga ini bukan lembaga swasta. Uang ini terkumpul karena kuatnya nama Perdana Menteri,” sebutnya lagi.
Kandukuri, yang juga mengajukan permohonan informasi lewat RTI, berargumen bahwa lembaga ini seharusnya adalah otoritas publik. Menurutnya, lembaga yang dikendalikan oleh pemerintah, dengan PM sebagai ketua, tiga orang anggota kabinet menjadi wali, dan tiga wali lainnya dicalonkan oleh PM, adalah otoritas publik.
Baca Juga:Bersitegang dengan China, India Minta Prancis Percepat Pengiriman Jet Tempur
Termasuk penggunaan “gov.in” atau domain resmi pemerintah, serta penggunaan lambang resmi India yang hanya boleh digunakan pemerintah, merupakan otoritas publik. Situs PM Cares Fund menggunakan domain dan lambang resmi India.
“Secara substansial didanai oleh pemerintah seluruh anggota parlemen dari Partai Berkuasa BJP diminta menyumbang 10 juta Rupee dari dana konstituen mereka, yang merupakan dana yang ada di konstitusi; perusahaan sektor publik yang dikendalikan pemerintah menyumbangkan ratusan juta rupee; tentara, aparat sipil dan hakim dipotong sehari gaji untuk disumbangkan ke PM Cares,” kata Kandukuri
Tentu hal ini disangkal oleh pihak PM Modi. Partai Modi menyangkal adanya kecurangan di PM Cares Fund. Setelah berminggu-minggu dituntut transparan, PM Modi mengatakan telah mengeluarkan 20 miliar rupee untuk membeli 50.000 ventilator, 10 miliar rupee untuk kesejahteraan migran, dan 1 miliar rupee untuk pengembangan vaksin.
Namun dana yang dialokasikan bagi migran dikritik, dianggap “terlalu kecil dan terlambat, serta pemilihan ventilator dianggap bermasalah”. Minggu lalu, panel yang ditunjuk pemerintah menyatakan khawatir mengenai keandalan dan kemampuan 10.000 ventilator yang dibeli dengan dana PM Cares Fund.
“Tak ada proses tender untuk ventilator, tak ada proses lelang kompetitif. Sangat semaunya,” kata mantan wartawan India, Saket Gokhale yang menyebut lembaga ini sebagai “penipuan terang-terangan”.
Gokhale juga mempertanyakan pilihan SARC & Associates, perusahaan swasta untuk mengaudit PM Cares. Firma ini ditunjuk oleh Modi untuk mengaudit PMNRF bulan Maret 2018 tanpa proses tender.
“Lembaga ini punya hubungan erat dengan BJP,” kata Gokhale. “SK Gupta yang mengepalainya merupakan pendukung kuat kebijakan BJP. Ia juga menyumbang 20 juta Rupee ke PM Cares. Ini menimbulkan keraguan terhadap audit.”
Gupta secara pribadi mengumumkan sumbangannya 20 juta Rupee melalui akun twitternya. Namun Gupta menolak berkomentar soal tuduhan bahwa SARC & Associates dipilih untuk mengaudit karena adanya hubungan erat dengan BJP.
Di sisi lain, juru bicara BJP, Nalin Kohli membela PM Cares Fund. Ia mengatakan PMNRF digunakan untuk bencana alam, sedangkan PM Cares adalah untuk berfokus pada pandemi. Ia mengatakan, Modi dan menteri yang lain terlibat di dalam PM Cares karena posisi yang mereka pegang, bukan sebagai wakil partai politik.
Kohli juga menolak tuduhan kurangnya transparansi. Ia berkeras bahwa SARC & Associates “terlibat semata-mata berdasarkan kemampuan dan PM Cares akan mematuhi semua peraturan yang berlaku”.
Baca Juga:Banjir Landa Assam di India, Paksa Satu Juta Penduduk Mengungsi
Namun pertanyaan mengenai ketidakjelasan lembaga ini tidak hanya diangkat oleh oposisi. Pengacara Mahkamah Agung Surender Singh Hooda, yang mendaftarkan petisi di Pengadilan Tinggi Delhi, menggambarkan keengganan membuka informasi ini “tak bisa dipahami”.
“Saya ingin mereka memajang informasi di situs mereka. Berapa yang mereka terima, dari mana saja, kemana dihabiskan,” katanya.
India kini menduduki urutan ke-3 atas kasus terjangkit Covid-19 di dunia, dengan 697.836 kasus positif, 19.700 kasus kematian, dan 424.891 pasien berhasil sembuh per, Senin (6/7/20).(cnbcindonesia/hm10)
