Jakarta, MISTAR.ID
Kontes untuk menggantikan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris mulai ramai pada Minggu (10/7/22) setelah lima kandidat menyatakan akan mencalonkan diri.
Para kandidat itu pun umbar janji, mulai dari pungutan pajak yang rendah hingga dan awal yang baru usai skandal yang menimpa Johnson.
Seperti diketahui, Kamis (7/7) lalu, Johnson resmi menyatakan mengundurkan diri setelah banyak anggota parlemen dan rekan kabinetnya menentang atas penanganan serangkaian skandal.
Menteri Perdagangan Inggris, Penny Mordaunt telah menyatakan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris pada hari ini.
Ia menyusul kandidat lainnya yakni Menteri Transportasi Grant Shapps, Menteri Keuangan Nadhim Zahawi, mantan menteri Jeremy Hunt, serta Sajid Javida yang juga mengumumkan sebagai calon pengganti Johnson pada hari ini.
“Ini adalah titik perubahan kritis bagi negara kita. Saya percaya bahwa sosialis atau pemerintahan koalisi yang dipimpin sosialis pada pemilihan berikutnya akan menjadi bencana bagi Inggris,” kata Mordaunt dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (10/7).
Baca juga:Tersandung Skandal, Boris Johnson Mundur Sebagai PM Inggris
“Kita harus memenangkan pemilihan berikutnya,” lanjutnya.
Komite Legislator Partai Konservatif 1922, akan menetapkan aturan dan jadwal yang tepat untuk kontes dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, juga sedang mencari untuk mempercepat proses mengurangi pesaing menjadi dua putaran final.
Kemudian, anggota Partai Konservatif akan memiliki kesempatan untuk memilih dua yang mencapai putaran kedua, dengan hasil yang diharapkan oleh konferensi Partai Konservatif pada bulan Oktober, dan mungkin lebih awal.
Dalam kontes ini, baik Shapps, Zahawi, Hunt hingga Javid, semuanya menjanjikan pemotongan pajak dan menempatkan mereka menjadi yang terfavorit saat ini.
“Saya percaya pada pajak yang lebih rendah, peraturan yang lebih rendah, memotong birokrasi ekonomi,” kata Shapps.
Sementara Hunt yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Inggris dan dua kali mengundurkan diri dari pemerintahan Johnson, menyatakan akan memotong pajak perusahaan hingga 15 persen.
Hunt berkata bahwa Partai Konservatif tidak harus menaikkan pajak atau menawarkan pemotongan pajak yang tidak didanai. Ketika ditanya apakah pemotongan pajak akan menyebabkan inflasi,
“Saya tidak setuju dengan itu jika menyangkut pajak bisnis,” kata Hunt,
“Jika Anda mendorong permintaan konsumen, ketika ada inflasi yang didorong oleh permintaan, ada risiko itu, tetapi kita harus menahan inflasi. Itu sebabnya saya akan sangat berhati-hati untuk tidak menjanjikan pemotongan (pajak) yang akan memicu inflasi,” imbuh Hunt.
Baca juga:Akhirnya PM Inggris Lengser!
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Liz Truss bakal meluncurkan program kampanyenya pada hari Senin (11/7/22). Ia menjanjikan pemotongan pajak dan mengatasi krisis biaya hidup.
Sementara salah satu saingan utamanya untuk program kampanye tersebut adalah Menteri Pertahanan Ben Wallace, yang telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri. (cnn/hm06)
