Naypyidaw, MISTAR.ID
Pemerintah tandingan junta militer Myanmar yang menyatakan diri sebagai barisan oposisi dengan membentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dicap pemerintah junta militer sebagai kelompok teroris. Junta menuduh NUG bertanggung jawab atas aksi pemboman, pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di negara itu dalam pergolakan selepas kudeta.
“Tindakan mereka (NUG) menyebabkan begitu banyak aksi terorisme di banyak tempat,” demikian isi pernyataan Junta Myanmar yang disampaikan melalui stasiun televisi pemerintah yang dikutip media, Minggu (9/5/21).
NUG yang merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan oleh militer. Kini mereka terancam dijerat dengan undang-undang anti-terorisme.
Baca juga: Pemerintah Tandingan Bentuk Sayap Militer Lawan Junta Myanmar
“Ada bom, kebakaran, pembunuhan, dan ancaman yang menghancurkan mekanisme pengelolaan pemerintahan,” demikian lanjut isi pengumuman junta Myanmar.
Undang-undang anti-terorisme Myanmar tidak hanya menjerat mereka yang berada di dalam kelompok yang dicap teroris, tetapi juga bisa dipakai untuk menjerat orang-orang yang terhubung dengan kelompok itu. Konflik antara kelompok oposisi dan junta Myanmar juga semakin tajam. Peristiwa ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan di beberapa kota semakin marak terjadi.
NUG yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi juga menyatakan membentuk sayap militer, yakni Angkatan Pertahanan Rakyat. Kendati aksi kekerasan dari militer Myanmar terus terjadi, para pengunjuk tetap menggelar unjuk rasa di berbagai tempat pada Sabtu kemarin.
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik Myanmar (AAPP), hingga saat ini dilaporkan ada sekitar 774 warga sipil tewas dibunuh oleh aparat keamanan Myanmar, dan 3.778 orang ditahan. Namun, junta membantah penghitungan jumlah korban itu dan menyatakan dua lusin anggota aparat keamanan tewas dalam bentrokan dengan pedemo pro demokrasi.
Baca juga: Junta Myanmar Semakin Beringas
Pertempuran juga terus berkobar di pinggiran Myanmar, yakni antara militer dengan milisi etnis yang berperang selama beberapa dasawarsa. Beberapa kelompok milisi itu menyatakan siap membantu para aktivis.
Tentara Myanmar mencoba menumpas gerakan pro demokrasi dan meredam demonstrasi sejak merebu kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari lalu. Mereka saat ini menahan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah politikus oposisi.
Militer mengambil alih kekuasaan dengan dalih ada kecurangan dalam pemilu yang digelar pada November tahun lalu yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). (cnn/hm09)
