12.5 C
New York
Saturday, April 20, 2024

Menteri EU Gelar Pembicaraan Darurat Soal Pemutusan Gas Rusia

Brussels, MISTAR.ID
Para menteri energi negara anggota Uni Eropa (EU) mengadakan pembicaraan darurat untuk membahas upaya menanggapi permintaan Moskow, agar pembeli Eropa membayar gas Rusia dalam rouble atau menghadapi pemutusan pasokan gas.

Rusia pekan lalu menghentikan pasokan gas ke Bulgaria dan Polandia setelah kedua negara itu menolak untuk membayar dengan mata uang rouble.

Negara-negara EU tersebut sudah berencana untuk berhenti menggunakan gas Rusia tahun ini dan mengatakan, mereka dapat mengatasi penghentian pasokan gas tersebut.

Namun, langkah Rusia itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa negara-negara Uni Eropa lainnya, termasuk Jerman, bisa menjadi target pemutusan pasokan gas berikutnya. Jerman, negara ekonomi besar di Eropa, bergantung pada pasokan gas Rusia.

Baca Juga:Pasca Rusia Duduki Mariupol, Zalensky Bahas Evakuasi Warga Bersama Erdogan

Langkah pemutusan gas itu juga mengancam persatuan negara-negara EU melawan Rusia, di tengah ketidaksepakatan mereka tentang tindakan yang benar dalam menyikapi langkah Rusia itu.

Ketika banyak perusahaan Eropa menghadapi tenggat waktu pembayaran gas pada akhir Mei, negara-negara Uni Eropa memiliki kebutuhan mendesak untuk memastikan apakah perusahaan dapat terus membeli bahan bakar tanpa melanggar sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Moskow telah mengatakan, bahwa para pembeli gas asing harus menyetor euro atau dolar ke rekening di bank swasta Rusia Gazprombank, yang akan mengubahnya menjadi rouble.

Baca Juga:Pasukan Rusia Ledakkan Pipa Gas di Kharkiv Ukraina

Komisi Eropa telah memberi tahu negara-negara EU bahwa mematuhi skema Rusia itu dapat melanggar sanksi terhadap Rusia.

Namun, Komisi Eropa juga menyarankan bahwa negara-negara EU dapat melakukan pembayaran energi yang sesuai dengan sanksi jika mereka menyatakan, pembayaran selesai setelah dilakukan dalam euro dan sebelum dikonversi menjadi rouble.

Brussels menyusun panduan ekstra untuk hal itu setelah Bulgaria, Denmark, Yunani, Polandia, Slowakia, dan sejumlah negara lainnya pekan lalu mendesak untuk saran yang lebih jelas.(antara/hm10)

Related Articles

Latest Articles