Bangkok, MISTAR.ID
Setelah jabatannya sebagai Perdana Menteri (PM) Thailand ditangguhkan, Prayut Chan Ocha kembali dipercaya menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Hal itu diakuinya di media sosial dan mengatakan bahwa dia akan melanjutkan perannya sebagai menteri pertahanan.
Ini merupakan pidato langsung pertamanya kepada publik sejak pengadilan memerintahkan dia untuk menghentikan tugasnya sebagai perdana menteri saat meninjau masa jabatannya.
Jabatan Prayuth ditangguhkan sembari pengadilan memproses gugatan yang menuduh PM Thailand itu melanggar masa jabatan.
Baca Juga:Perdana Menteri Thailand Peringatkan Aktivis untuk Tidak Kritik Monarki
Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan yang kini menjabat sebagai PM sementara.
“Saya akan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai menteri pertahanan untuk rakyat dan Thailand setiap hari,” kata Prayuth di akun Twitter resminya, Kamis (25/8/22) malam.
Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu (24/8/22) memutuskan untuk mendengarkan petisi yang diajukan oleh partai oposisi utama yang menyatakan bahwa masa kepemimpinan Prayuth sebagai kepala junta militer setelah ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, harus diperhitungkan dalam keseluruhan masa jabatannya. Konstitusi menetapkan batas masa jabatan delapan tahun untuk perdana menteri.
Kontroversi mengenai batas masa jabatan Prayuth adalah episode terakhir dalam hampir 20 tahun kekacauan politik di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.
Kekacauan politik itu termasuk dua kudeta dan protes yang melibatkan kekerasan oleh pasukan keamanan. Protes itu merupakan penentangan terhadap keterlibatan militer dalam politik dan tuntutan agar dilakukannya reformasi monarki, seiring dengan tumbuhnya kesadaran politik.
Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri, mengatakan pada Jumat (26/8/22) kabinet tetap berfungsi seperti biasa. (antara/hm12)
