Kolombo, MISTAR.ID
Empat negara di Asia berpotensi mengalami kerusuhan imbas krisis ekonomi yang mendera negara-negara itu. Krisis ekonomi sebelumnya telah mengguncang Sri Lanka.
Harga barang, terutama impor, gas LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) melonjak tajam. Krisis ini kemudian menjalar ke krisis politik di Sri Lanka dan menggulingkan pemerintahan Gotabaya Rajapaksa.
Selain Sri Lanka, berikut deret negara yang berpotensi rusuh imbas krisis ekonomi.
Baca Juga:Pemulihan Ekonomi Sumut Terus Berlanjut
1. Myanmar
Myanmar masih berada dalam kekacauan usai militer melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang sah pada Februari 2021 lalu.
Tak lama setelahnya, protes muncul di hampir seluruh negeri. Ekonomi juga tersendat imbas mal, pasar, hingga pertokoan tutup.
Yayasan Penelitian Pengamat (ORF) menuliskan dampak setiap kerusuhan sipil ekonomi domestik selalu brutal. Kudeta dan kekerasan berturut-turut telah mengurangi pertumbuhan dan produktivitas faktor-faktor produksi yang menjadi tulang punggung negara. Imbasnya, pengembalian investasi terhadap modal ekonomi bisa berkurang.
Lebih jauh, efek destruktif dari kudeta selalu meningkatkan tingkat depresiasi modal di Myanmar. Kemerosotan modal ekonomi Myanmar sebetulnya mulai terlihat sejak pandemi Covid-19. Namun, kondisi itu semakin parah usai militer melancarkan kudeta.
Setelah pengambilalihan itu, sebagian besar perusahaan dan firma mengalami penurunan penjualan, kekurangan arus kas, dan kesulitan mengakses layanan perbankan dan internet.
Kudeta juga berimbas pada kerugian ekonomi skala besar. Harga bahan bakar-bensin naik sebesar 33 persen dan solar sebesar 29 persen. Dolar juga mulai menjadi lebih mahal di Myanmar sejak Oktober 2021.
Baca Juga:Waspada! Indonesia Masuk dalam Daftar Negara yang Terancam Resesi
Dampak utama dari perubahan ini adalah peningkatan harga eceran hampir semua komoditi; minyak goreng meningkat hampir tiga kali lipat dari harga sebelum kudeta, dan harga impor pangan secara keseluruhan meningkat 20-50 persen.
2. Afghanistan
Afghanistan juga belum keluar dari krisis usai Taliban mengambil alih negara ini pada 15 Agustus 2021 lalu.
Amerika Serikat membekukan aset negara ini. Selain itu, banyak komunitas internasional yang enggan mengirim bantuan finansial ke Afghanistan karena Taliban. Mereka menilai kelompok itu akan menerapkan pembatasan super ketat terhadap warga sipil, terutama perempuan.
Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, pengangguran meroket, dan kemiskinan di Afghanistan telah membahayakan jutaan orang.
Menurut Organisasi Buruh Internasional, lebih dari 500 ribu warga Afghanistan kehilangan pekerjaan mereka pada kuartal ketiga tahun 2021. Mereka juga mengatakan, jumlah orang yang akan kehilangan pekerjaan sejak Taliban mengambil alih diperkirakan akan mencapai 700 ribu hingga 900 ribu orang pada pertengahan 2022.
Baca Juga:Sri Langka Bangkrut, Ribuan Warga Tinggalkan Negaranya
3. Bangladesh
Beberapa minggu terakhir Bangladesh mengalami pemadaman listrik secara berkala. Mulanya warga hanya berpikir itu soal teknis atau masalah jaringan. Namun seiring intensitas pemadaman, tanda-tanda krisis energi pun muncul. Pemadaman listrik di Bangladesh terjadi hingga 16 jam dalam sehari.
Kondisi yang demikian membuat warga turun ke jalan. Media sosial juga ramai-ramai melancarkan kritik ke pemerintah. Padahal Maret lalu, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyatakan pihaknya mampu memberi daya 10 persen bagi warga.
Namun, tiga bulan setelahnya pemadaman kerap terjadi dan memicu gelombang protes. Pemerintah mengklaim pemadaman itu terjadi akibat kekurangan gas alam usai invasi militer Rusia ke Ukraina.
4. Pakistan
Pakistan mengalami krisis ekonomi usai harga minyak mentah melonjak. Kenaikan ini berimbas terhadap harga bahan bakar dan harga-harga lain. Inflasi juga melompat lebih dari 21 persen. Selain itu, Mata uang rupee Pakistan merosot 30 persen terhadap dolar AS pada 2021 lalu dan cadangan devisanya turun menjadi hanya US$13,5 miliar atau setara dua bulan impor.
Menurut laporan Dewan Urusan Dunia India (ICWA) krisis ekonomi di Pakistan dipicu kebijakan serampangan yang telah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk proyek non pembangunan dan tak layak secara ekonomi.
Baca Juga:Krisis Ekonomi Memburuk, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka Mundur
Pakistan kini tengah meminta bantuan IMF untuk mencairkan dana bantuan US$60 miliar.
Menanggapi krisis, pada Juni Lalu, Menteri Perencanaan Pakistan, Ahsan Iqbal, mendesak rakyat agar mengurangi konsumsi teh imbas.
Tak hanya Teh, Pakistan juga menghadapi kekurangan kertas dalam skala besar. Asosiasi kertas di negara itu mengatakan krisis kertas Pakistan menyebabkan buku tak akan tersedia bagi siswa di tahun ajaran baru mulai Agustus 2022.
Krisis kertas telah dikaitkan dengan krisis ekonomi, kenaikan inflasi, pajak yang berat atas kertas impor, dan monopoli industri kertas lokal. Jika Pakistan tak kunjung mentas dari krisis ekonomi maka potensi kerusuhan tak bisa dihindari.(cnn/hm12)
