Yangon, MISTAR.ID
Militer Myanmar atau Tatmadaw memang didanai oleh sebagian besar anggaran nasional. Namun angkatan bersenjata ini rupanya juga memperoleh pendapatan yang besar dan rahasia dari kepentingan bisnis yang luas.
Dilansir dari BBC International, Tatmadaw memulai keterlibatannya dalam bisnis setelah kudeta sosialis Ne Win pada tahun 1962. Selama bertahun-tahun, batalyon militer diharuskan mandiri dan didorong untuk mengembangkan saham di perusahaan lokal guna mendanai operasi mereka.
Meskipun praktik ini telah dihentikan, dua konglomerasi militer muncul pada tahun 1990-an ketika pemerintah mulai memprivatisasi industri negara. Kedua organisasi tersebut adalah Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).
Baca Juga:Polisi Myanmar Diperintahkan Tembak Mati Demonstran
Keduanya, sejak itu menjadi sumber utama kekayaan bagi Tatmadaw. Mereka memiliki saham dalam segala hal ,mulai dari perbankan dan pertambangan hingga tembakau dan pariwisata. MEHL juga mengoperasikan dana pensiun militer.
Beberapa pemimpin militer dan keluarganya juga memiliki kepentingan bisnis yang luas. Bahkan telah menjadi sasaran sanksi di masa lalu.
Aung Pyae Sone putra pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hliang misalnya, ia memiliki beberapa perusahaan. Termasuk resor pantai dan memiliki saham mayoritas di operator telekomunikasi nasional Mytel.
Kepentingan bisnis ini sepenuhnya sulit untuk diukur. Tetapi para ahli mengatakan bahwa pengaruh bisnis militer tetap signifikan, meskipun ada reformasi demokrasi baru-baru ini, dan kudeta tersebut sebagian dapat menjadi upaya untuk melindungi kepentingan sumber keuangan tersebut.
Baca Juga:Ditangkapi Polisi Malam-malam, Puluhan Ribu Warga Myanmar Kembali Demo
Sebuah laporan PBB pada 2019, yang didorong oleh tindakan keras Myanmar terhadap komunitas Rohingya, menyimpulkan bahwa pendapatan bisnis meningkatkan kemampuan militer untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan impunitas. Melalui jaringan bisnis dan afiliasi milik konglomerat, PBB mengatakan Tatmadaw telah mampu “melindungi dirinya dari akuntabilitas dan pengawasan”.
Rincian tentang struktur dan keuangan MEHL juga terungkap dalam dua laporan internal. Satu diajukan oleh konglomerat pada Januari 2020 sedangkan yang lainnya dibocorkan oleh kelompok aktivis Justice for Burma dan Amnesty International.
Mereka menunjukkan bahwa konglomerat dijalankan oleh petinggi militer, termasuk beberapa pemimpin kudeta yang sedang berlangsung. Sekitar sepertiga dari semua pemegang saham adalah unit militer, sedangkan sisanya dimiliki oleh mantan personel Tatmadaw.
Baca Juga:Junta Myanmar Semakin Beringas
Laporan yang bocor mengatakan, MEHL membayar para pemegang sahamnya 108 miliar Myanmar kyat atau setara Rp 1,1 triliun (asumsi Rp 10.23/kyat) sebagai dividen. Ini dilakukan antara tahun 1990 dan 2011, sesuai nilai tukar resmi pada saat itu.
Ia juga menyarankan agar militer menggunakan saham MEHL untuk menghargai kesetiaan dan menghukum perilaku buruk. Satu tabel mencantumkan 35 orang yang dividennya dilucuti karena alasan seperti desersi dan penjara.
Kini Tatmadaw juga sudah mulai merasakan tekanan dari investor asing pasca terjadinya kudeta di Myanmar. Perusahaan minuman Jepang Kirin telah mengakhiri dua kesepakatan menguntungkan dengan MEHL yang membantunya mendominasi pasar bir Myanmar.
Pengusaha Singapura Lim Kaling juga telah menghentikan investasinya di perusahaan tembakau yang terkait dengan konglomerat tersebut. Sementara itu, pengunjuk rasa lokal telah memboikot perusahaan yang terkait dengan pemerintah baru, termasuk toko perhiasan dan merek rokok.(cnbcindonesia.com/hm01)
