Glasgow, MISTAR.ID
Indonesia bekerjasama dengan UNDP membahas strategi pembiayaan biru. Kerjasama ini dilakukan untuk perkuat ekonomi negara kepulauan anggota AIS (Archipelagic and Island States) Forum.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bekerjasama dengan UNDP Indonesia dan AIS Forum menyelenggarakan sesi talk show bertajuk “Blue Financing Strategic” di Glasgow.
Kegiatan ini dilakukan di sela-sela pertemuan UNFCCC COP 26 di Paviliun Indonesia. Kegiatan itu menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan perspektif dari negara-negara pulau dan kepulauan.
Baca juga:COP26 Akan Buat Kesepakatan Menghentikan Pemakaian Batu Bara
“Mengembangkan strategi untuk membiayai transisi ke model ekonomi berkelanjutan sangatlah penting, jika negara-negara ingin beralih dari ‘hanya komitmen’ iklim menuju aksi iklim”, kata Deputi Basilio.
Deputi Basili mengatakan hal tersebut terutama berlaku untuk transisi menuju ekonomi biru, yang masih dianggap sebagai konsep yang perlu ditranslasikan ke dalam program dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan melibatkan institusi keuangan internasional.
Ekonomi Biru menjadi isu global yang banyak dibicarakan dalam satu dekade terakhir sebagai suatu konsep pembangunan berkelanjutan yang oleh sejumlah pihak masih dianggap “melampaui” green economy.
Ekonomi Biru jadi isu penting berkaitan dengan perubahan iklim, karena dianggap sebagai solusi yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan bertumpu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara ekonomi global, ekonomi biru diperkirakan telah menghasilkan pendapatan antara 3 triliun hingga 6 triliun dolar AS per tahun.
Dalam konteks strategi pembiayaan biru, Deputi Basilio Araujo menjelaskan pentingnya dokumen strategis ini disusun sebagai panduan umum pembiayaan biru yang menjadi dasar dalam pemilihan proyek biru. Serta, kata dia, dapat mendefinisikan instrumen-instrumen keuangan biru yang relevan terhadap publik sektor sehingga membuka capital market.
“Kebutuhan anggaran pembangunan sangat besar pada sektor kelautan jadi peluang bagi pemerintah dalam mengembangkan instrumen pembiayaan,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa strategi pembiayaan Biru memprioritaskan prinsip keberlanjutan. Strategi tersebut membantu investor menyalurkan pendanaan mereka melalui berbagai instrumen keuangan ke proyek-proyek pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan.
“Strategi pembiayaan biru merupakan elemen penting dari SDGs Government Securites Framework yang telah diterbitkan Pemerintah Indonesia pada September 2021,” ucap Deputi Basilio.
Baca juga:Biden Tuding China Tak Mau Terlibat di COP26
Deputi Basilio juga menjelaskan sebagai bagian dari strategi pembiayaan biru, Indonesia saat ini sedang mengembangkan obligasi biru (sukuk) yang akan diluncurkan pada 2022.
Head of Ocean Plastic Pollution and International Blue Finance, UK Department for Environment, Food and Rural Affairs Briony Coulson menjelaskan komitmen Pemerintah Inggris untuk berinvestasi di lingkungan laut.
Blue Planet Fund (BPF) merupakan bagian dari janji Pemerintah Inggris untuk menyediakan pembiayaan bagi lingkungan sebesar 3 miliar poundsterling, sebagai bagian dari komitmen keuangan iklim internasional Inggris.(antara/hm06)
