Jakarta, MISTAR.ID
International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bakal segera merilis laporan Pandora Papers terkait skandal pajak terbesar di dunia, Minggu (3/10/21) pukul 16.30 GMT atau sekitar 23.30 WIB.
Laporan tersebut didasari oleh kebocoran 11,9 juta dokumen yang mencakup ‘setiap sudut dunia’. ICIJ menyatakan investigasi Pandora Papers adalah hasil kerja lebih dari 600 wartawan di 117 negara.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Panama mulai khawatir akan isi laporan. Sebelumnya, laporan serupa yang dikenal dengan Panama Papers sempat mencoreng reputasi Panama.
Baca juga:SEORANG PENUNGGAK PAJAK SURABAYA DISANDERA DI JAKARTA
Pemerintah Panama khawatir negaranya akan kembali menjadi pusat skandal surga pajak global baru seperti yang terjadi setelah pengungkapan Panama Papers oleh ICIJ pada 2016 lalu.
“Kerusakan bisa tidak dapat diatasi,” kata pemerintah Panama dalam surat yang dikirim melalui firma hukum ke ICIJ, seperti dikutip dari AFP, Minggu (3/10/21).
Surat tersebut mengingatkan bahwa publikasi apa pun yang memperkuat persepsi salah tentang Panama sebagai kemungkinan surga pajak akan berkonsekuensi menghancurkan bagi Panama dan rakyatnya.
Surat dari Pemerintah Panama juga merujuk pada beberapa reformasi yang telah dilakukan negara Amerika Tengah tersebut dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tetap masuk dalam daftar negara bebas pajak Uni Eropa.
Laporan juga mengindikasikan bahwa sejak 2016, pendaftaran lebih dari 395 ribu perusahaan dan yayasan telah ditangguhkan atau sekitar setengah dari yang ada pada 2016 lalu.
Kebocoran data besar-besaran itu mengungkap penghindaran pajak menggunakan struktur kompleks dengan mencatut perusahaan bodong. Temuan tersebut kemudian menyebabkan kecaman internasional.
Kebocoran terkait dengan firma hukum Panama Mossack Fonseca telah merusak citra internasional Panama, meskipun faktanya sebagian besar perusahaan yang terlibat berada di luar negeri.
Baca juga:Targetkan Rp19,48 Triliun, Baru Rp3,19 Triliun Kinerja Penerimaan Pajak di Sumut
Penyelidikan itu mengungkapkan bahwa telah dilakukan penyembunyian properti, perusahaan, aset, keuntungan, dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh kepala negara dan pemerintahan, pemimpin politik, dan tokoh otoritas keuangan, olahraga, dan seni.
Sejak itu, Panama telah melakukan berbagai reformasi hukum untuk memperkuat kontrol perbankan dan menghukum penghindaran pajak dengan hukuman penjara.(cnn/hm06)
