Manila, MISTAR.ID
Kebijakan Departemen Kesehatan Filipina yang mengutamakan sejumlah pelaku industri dalam pembagian vaksin memicu kontroversi dan membuat pemerintah Filipina dikecam berbagai lapisan masyarakat. Bahkan departemen tersebut diancam akan dipotong anggaranya bila tidak merata melakukan vaksinasi Covid-19.
Departemen Kesehatan Filipina mengeluarkan aturan pengecualian pekerja beberapa sektor industri mendapatkan vaksin yang diimpor pemerintah. Di antaranya pekerja di perusahaan tembakau, susu, gula, minuman ringan, dan alkohol.
Aturan yang dianggap kontroversial itu didasari surat edaran memorandum Departemen Kesehatan serta Komisi Layanan Sipil. Surat itu dikeluarkan Sekretaris Kesehatan, Francisco Duque 2010 silam, berisi larangan pejabat pemerintah dan karyawan berinteraksi dengan industri tembakau dan sejumlah industri lainnya.
Baca juga: RS Filipina Kewalahan Tangani Pasien Covid-19
Departemen Kesehatan dan Komisi Layanan Sipil mengeluarkan surat itu usai menerima hibah besar-besaran dari Bloomberg Initiative. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, Bernadette Herrera mengecam pengecualian vaksin para pekerja industri tersebut karena mereka dianggap punya hak yang sama.
“Mengapa Anda mendiskriminasi perusahaan ini dan karyawan mereka? Bukankah mereka punya hak untuk divaksinasi? Mereka juga warga negara Filipina. Perusahaan-perusahaan ini mencoba menawarkan solusi dan melindungi karyawan mereka serta tanggungan mereka yang adalah orang Filipina,” ujar Herrera melansir media.
Kecaman juga disuarakan Senator Imee Marcos yang menilai kebijakan Departemen Kesehatan sangat kejam. Kebijakan tersebut justru menghambat upaya pemerintah dalam menjalankan program vaksin.
“Kami akan melihat penghapusan total 50 persen sumbangan vaksin oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Sumbangan yang diatur dalam perjanjian tripartit, antara entitas swasta, produsen vaksin, dan pemerintah,” katanya.
Baca juga: Presiden Filipina Duterte Tak Izinkan Sekolah Hingga Vaksin Covid-19 Tersedia
“Aturan administratif tersebut benar-benar bertentangan dengan ‘tanggung jawab bersama’ dan kolaborasi yang telah diupayakan dari sektor swasta dan organisasi lain melalui Rencana Penyebaran dan Vaksinasi Nasional Filipina untuk Covid-19,” lanjut Marcos.
Sementara, Presiden Senat Vicente Sotto III mengancam akan memotong anggaran Departemen Kesehatan jika tetap menerapkan kebijakan tersebut. Sotto menegaskan bahwa kongres memiliki kekuasaan untuk mengatur anggaran departemen.
“Orang-orang kita membutuhkan semua bantuan yang mereka bisa dapatkan, namun mereka mencegahnya dengan kebijakan yang tidak masuk akal itu?” ujar Sotto.
Pemimpin Minoritas Senat, Franklin Drilon, menimpali dia sangat terganggu dengan draf aturan Departemen Kesehatan. Menurut dia, kebijakan tersebut sangat diskriminatif dan tidak dapat diterima secara moral.
“Siapa yang memerankan Tuhan di sini? Tolong berhenti berpura-pura menjadi Tuhan. Ini bukan waktunya untuk politik dan agenda egois. Merupakan tanggung jawab moral kami untuk membagikan vaksin,” kata Drilon. (medcom/hm09)
