Amerika Serikat, MISTAR.ID
Juru bicara Kemenlu Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken menyatakan kekhawatiran terkait pemerintahan baru Afghanistan. Mereka menyatakan prihatin dengan nama-nama anggota Taliban yang menjabat dalam pemerintahan baru Afghanistan.
Nama-nama itu disebut belum mencerminkan janji Taliban dalam membentuk pemerintahan yang inklusif. Salah satu yang menjadi keprihatinan AS adalah belum ada sosok perempuan di kabinet sementara.
“Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif, terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tak ada perempuan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri dikutip media, Rabu (8/9/21).
Baca Juga:AS-Taliban Buat Kesepakatan Rahasia hingga Alutsista Dihancurkan
AS memahami bahwa Taliban menghadirkan pejabat itu sebagai kabinet sementara. “Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” imbuh jubir itu.
Diketahui, Taliban telah menunjuk beberapa anggotanya untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan sementara di Afghanistan. Mohammad Hassan Akhund ditunjuk sebagai perdana menteri sementara. Ia salah satu pejabat yang dikenai sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat Taliban memimpin pada tahun 1996-2001.
Kemudian yang menempati wakil, mendampingi Hassan, adalah Mullah Abdul Ghani Barradar. Ia salah satu pendiri Taliban yang dibebaskan Pakistan di bawah tekanan AS. Ia juga punya peran penting dalam negosiasi penarikan pasukan AS dari Afghanistan.
Baca Juga:Semua Bank di Afghanistan Tutup Sejak Taliban Berkuasa, Warga Kini Tak Punya Uang Tunai
Sementara untuk menteri dalam negeri diisi oleh Sirajuddin Haqqani dalam pemerintahan baru Afghanistan. Ia tergabung dalam organisasi, yang mana kelompok itu masuk dalam daftar teroris versi AS. “Kami telah memperjelas harapan bahwa rakyat Afghanistan layak mendapatkan pemerintahan yang inklusif,” tegasnya.
Tak lama usai menduduki istana kepresidenan pada 15 Agustus lalu, Taliban mengklaim ingin membentuk pemerintahan yang terbuka dan inklusif. Mereka, katanya, akan menggandeng perempuan dan pejabat dari pemerintah era Ashraf Ghani. Namun, banyak pihak yang skeptis dengan pemerintahan baru Afghanistan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken disebut tengah mengadakan pembicaraan mengenai Afghanistan di Qatar, termasuk soal keamanan perjalanan warganya ke Negeri Paman Sam. Kemlu AS terus menyerukan perjalanan aman bagi warganya yang ingin meninggalkan Afghanistan. Taliban, kata Blinken, akan bekerja sama dalam hal tersebut, selama warga memiliki dokumen perjalanan. (cnn/hm12)
